jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, urun pendapat terkait klaim Tiongkok atas Laut Natuna.
Menurut Abdul Halim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mestinya mendorong para nelayan Indonesia giat mencari ikan di Laut Natuna yang merupakan bagian dari perairan nasional.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul Sebut Luhut dan Prabowo Sudah Benar soal Natuna
"Dalam diplomasi internasional, kehadiran merupakan kata kunci yang harus dimenangkan," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, di Jakarta, Minggu (5/1).
Abdul Halim juga sepakat bahwa KKP harus benar-benar membangun sektor kelautan dan perikanan nasional secara terus-menerus sehingga eksistensi NKRI betul-betul terasa nyata di Natuna.
BACA JUGA: Militer Tiongkok Memang Lebih Kuat, Tetapi demi NKRI, Pemerintah Jangan Ragu
Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan dengan membawa semua kementerian/lembaga negara menggelar kekuatan secara kolektif sesuai tupoksinya secara koordinatif di beranda negeri ini.
"Dengan cara itulah, kita bisa memenangi pertarungan menghadapi klaim tak berdasar dari Cina (Tiongkok) atau negara lainnya," katanya.
BACA JUGA: Innalillahi, Awaluddin Tewas Mengenaskan, Nih Lihat Tubuhnya Terjepit
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan pembelian kapal pelayaran samudera (ocean going vessel) berukuran besar untuk menjaga laut Indonesia.
Hal itu dilakukan menyusul insiden masuknya kapal penjaga pantai Tiongkok ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang mengawal beberapa kapal ikan asal negeri panda itu di perairan tersebut Desember 2019.
"Saya tadi usul supaya ada kapal ocean going yang lebih panjang. Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Tadi dengan Pak Bowo (Prabowo Subianto) mau beli yang 138-140 meter frigate," katanya.
Luhut mengatakan kapal yang lebih besar diharapkan bisa memperkuat penjagaan laut Indonesia.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pula, Luhut mengatakan pemerintah sepakat untuk memperbanyak kapal patroli di perbatasan.
Ia pun meminta agar masalah masuknya kapal China ke perairan di Natuna tidak dibesar-besarkan.
Sebelumya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan bahwa selama 2015-2019 telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp80 miliar untuk pembangunan infrastruktur pulau terluar di Kabupaten Natuna, Kepri.
Masing-masing untuk peningkatan jalan trans Batubi-Klarik, jalan trans Batubi-Tanjung Kudu/Sedanau, jembatan Sungai Tengah 1 bentang 30 meter, jembatan sungai tengah 2 bentang 20 meter dan Sungai Curing bentang 40 meter.
"Pembangunan infrastruktur ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam hal ini khususnya masyarakat di Natuna," kata Plt Gubernur Kepri, Isdianto saat peresmian sejumlah proyek infrastruktur di Kecamatan Batubi, Natuna, Senin (23/12). (antara/jpnn)
Simak! Respons Luhut Soal Banyaknya Kapal Asing Terobos Perairan Natuna
Redaktur & Reporter : Soetomo