jpnn.com, SOLO - Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (AACC) pada 9-10 Agustus 2017 di Solo, Jawa Tengah memberikan pelajaran berharga.
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan di hari pertama simposium ideologi berbagai negara bisa dipelajari.
BACA JUGA: Mbak Inka dan Pacarnya Panik Terjaring Razia, Ternyata...
Bagi indonesia, ini adalah kajian sangat strategis, karena Pancasila sebagai ideologi negara termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yang tak lain adalah konstitusi Indonesia.
"Karenanya, menjaga konstitusi bagi Indonesia sama maknanya dengan menjaga Pancasila," Aboe.
BACA JUGA: #MudikPenuhPesona, Pemkot Suguhkan Atraksi Bakdan Neng Solo
Dia mengungkapkan, belajar dari Republik Armenia, mereka tidak kenal istilah ideologi negara. Kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang diatur dalam konstitusi mereka. Nilai ini yang dikembangkan secara menyeluruh melalui konstitusi.
Mongolia juga tidak mengenal ideologi negara secara spesifik dalam konstitusi. Namun dalam komstitusi yang telah diamandemen 2010 dikenal istilah National Basic Structure atau Fundamental Structure. Nilai ini yang dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Mongolia.
BACA JUGA: IPI Dorong Anak Yatim Bisa Mandiri
Menurut Aboe, Indonesia lebih beruntung, karena telah mendefinisikan way of life-nya dalam preambule UUD 1945.
"Disinilah tugas kita segenap komponen masyarakat untuk meneguhkan pilihan kita tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Menurut Aboe, Indonesia juga bisa belajar dari Kazakhstan. Article 1 Konstitusi mereka menyatakan bahwa perbedaan ideologi dan polituk diakui oleh negara. Pergerakan mereka tidak didasarkan ideologi tertentu, namun sebuah cita-cita negara sebagai sebuah tujuan akhir.
Di sinilah MK memiliki tantangan untuk memberikan tafsir mengenai konstitualisme sebuah nilai. MK-lah yang kemudian menafsirkan apakah sebuah aturan UU telah berkesesuaian dengan Pancasila atau belum. Sehingga tafsir kebenaran atas nilai dalam ideologi tidak akan berkembang secara liar.
"Dan MK adalah arena untuk menguji jika terjadi perbedaan tafsir atas pemaknaan ideologi tersebut," tuntas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Incar Wisman Asia Tenggara, Kemenpar Gelar Bimtek Sinkronisasi di Solo
Redaktur : Tim Redaksi