jpnn.com - JAKARTA - Bareskrim Polri diminta memeriksa Menteri BUMN Rini Soemarno terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Pelindo II, pascapenggeledahan ruang kerja Dirut Pelindo RJ Lino.
Hal ini dipicu lantaran Lino dikabarkan marah dan menelepon sejumlah menteri termasuk Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk menyampaikan pesannya kepada presiden dengan mengancam mundur dari jabatannya.
Peneliti senior Indonesian Budgeting Center (IBC), Arif Nuralam, mengatakan, tak sepantasnya seorang petinggi BUMN bersikap seakan 'menantang' Presiden.
BACA JUGA: Situasi Memanas! Sofyan Benarkan Lino Marah dan Ancam Jokowi
Karenanya, kata Arif, hal ini menimbulkan pertanyaan ada apa di balik sikap RJ Lino yang sampai harus mengancam presiden tersebut. Apakah ada kepentingan yang lebih besar di balik kasus yang sedang disidik polisi. "Inilah yang harus diungkap," jelas Arif, Senin (31/8).
Selain itu, dia memaparkan, karena ini terkait dengan BUMN, maka Menteri Rini harus ikut pula dipanggil. Arif juga meminta Bareskrim Polri jangan setengah-setengah.
BACA JUGA: Terganggu Karpet Merah, OSO Sindir Pimpinan DPR
Bahkan, kata dia, presiden juga harusnya memanggil Menteri Rini. Bahkan bila perlu menegurnya, karena ada petinggi BUMN yang bersikap lancang kepada kepala negara.
"Presiden harus perintahkan Menko Perekonomian atau Menko apapun untuk memanggil Rini atas kasus ini. Jika benar menantang presiden, perlu segera dipanggil dan diberi tindakan," katanya.
BACA JUGA: Kemendagri Bentuk Tim Monitoring Percepatan Pembangunan Desa
Dia menyarankan presiden harus tegas sebagai bukti Negara hadir. "Saya kira presiden harus tegas, ketika kebijakan para pejabat berbau konflik kepentingan," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPR Ingin Perkuat Nasionalisme di Lingkungan Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi