jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk tiga tim monitoring menyikapi kondisi permasalahan bangsa. Masing-masing tim monitoring pemilihan kepala daerah (Pilkada), tim monitoring penyerapan anggaran daerah dan tim monitoring terkait Papua.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pembentukan tim monitoring penyerapan anggaran dilakukan, demi memantau apa yang menjadi penyebab lambannya penyerapan anggaran di daerah selama ini. Untuk kemudian dicarikan solusi terbaik.
BACA JUGA: MPR Ingin Perkuat Nasionalisme di Lingkungan Sekolah
"Apakah (lambannya penyerapan,red) karena birokrasi, kehati-hatian atau masalah ketakutan, masalah payung hukum atau apa. Kalau ada indikasinya yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dengan baik, ya kami minta ke Menteri Keuangan DAK-nya (dana alokasi khusus,red) paling tidak ya harus dikurangi," ujar Tjahjo, Senin (31/8).
Selain sanksi, Tjahjo mengusulkan bagi daerah yang penyerapan anggarannya optimal, agar nantinya memperoleh penghargaan. Misalnya diberi penambahan anggaran.
BACA JUGA: Kasihan Bang Mandra, Orang Yang Makan Cabe, Dia Yang Kena Pedesnya
"Kami kemarin ke Maluku, itu dari sepuluh (daerah penerima dana desa, red), yang mengalir baru di dua kecamatan. Padahal sebentar lagi memasuki September. Saya kira ini harus ada percepatan, keberanian, sudah punya komitmen kebijakan itu tidak boleh dikriminalisasi, itu prinsip," ujarnya.
Sementara itu terkait pembentukan tim monitoring Papua, Tjahjo mengatakan dibentuk tidak saja menyikapi masalah-masalah konflik yang masih muncul dalam beberapa waktu belakangan. Namun juga demi percepatan pembangunan, termasuk bagi kawasan perbatasan.
BACA JUGA: Terungkap! Inilah Peran Gatot dan Evy dalam Suap Hakim PTUN Medan
"Untuk tim monitoring Papua bukan hanya masalah-masalah konflik kemarin yang muncul, tapi percepatan pembangunan juga termasuk tim monitoring di kawasan perbatasan," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bareskrim Bantah Sengaja Sidik Kasus Terkait Capim KPK
Redaktur : Tim Redaksi