jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara mengadakan pertemuan di gedung DPR Jakarta, Senin (29/8), dari sore hingga malam. Mulai dari pimpinan KPK, BPK, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka rapat konsultasi memperkuat komitmen pemerintah dan DPR agar pembahasan APBN ke depan berlangsung secara bersih dan baik.
BACA JUGA: Cek di Sini! 83 Instansi Pusat yang Dipotong Anggarannya
"Ada beberapa catatan penting dan karena ini rapat konsultasi bukan mengambil kesimpulan," kata Ade usai pertemuan dengan pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif, Ketua BPK Harry Azhar Azis, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Senin malam.
Beberapa kesepakatan itu adalah, pertama, DPR dan pemerintah akan bersama-sama membahas APBN secara prosedural, mulai dari perencanaan di lingkungan pemerintah sampai dengan pembahasan di lingkungan DPR.
BACA JUGA: Please, Jangan Kaitkan Teror di Medan dengan Islam
"Kedua, DPR dan pemerintah sama-sama bertujuan menciptakan clean governance dan good governance dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBN. DPR meminta, pemerintah juga betul-betul melaksanakan anggaran ini dilakukan dengan menerapkan money follow program," tegas Akom-sapaan Ade.
Ketiga, segala permasalahan dalam pelaksanaan APBN atau bila terjadi kekeliruan dalam tranfer daerah, harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan restrukturisasi atau penyesuaian, sehingga dilaksanakan secara efektif dan optimal tanpa ada area abu-abu. "Semua harus jelas," tegas Akom.
BACA JUGA: Hmmm... Inilah Foto Bong dan Vibrator dari Rumah Aa Gatot
Keempat, DPR menghargai pandangan pemerintah soal pelaksanaan fungsi DPR sebagai agregasi demi kepentingan rakyat, terutama di daerah pemilihan. Diharapkan pemerintah dapat mengakomidasi usulan anggota terkait pembangunan dapil sesuai janji saat anggota dilantik.
Kelima, DPR mengapresiasi kerja KPK yang mendorong transparansi dalam keuangan negara. DPR meminta pemerintah meningkatkan peran aparatur pemeriksa instansi pemerintah (APIP) dan menjadikannya lebih independen dalam bekerja.
"Terakhir, DPR memandang perlu diadakan konsultasi lanjutan menyangkut hal ini bersama pemerintah," tambah politikus Golkar itu.
Sementara itu Laode Syarif menyampaikan bahwa dalam posisinya, KPK diminta tanggapan dalam upaya memperbaiki proses penyusunan APBN dari mulai perencanaan hingga penganggaran.
"Kami memberikan informasi mengenai titik-titik mana yang rawan korupsi. Agar itu bisa dicegah di masa yang akan datang oleh eksekutif ataupun legislatif," ujar Syarif.
Kemudian, KPK menjelaskan beberapa kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan pendapatan negara baik itu dari pajak, bea cukai dan ekstraksi dari sumber daya alam. "Kami akan tindaklanjuti dengan pertemuan antara KPK dan menkeu. Tujuannya agar penyalahgunaan APBN dikurangi secara signifikan," tambah Syarif. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bukan Anggota, Pelaku Diduga Cuma Fans Berat ISIS
Redaktur : Tim Redaksi