“Pertama saya melihat ada perpecahan di kabinet. Kedua, jika memang benar Dipo melapor atas inisiatif pribadi, artinya dia juga tidak percaya kepada Presiden SBY. Seharusnya dia memberitahu SBY terlebih dulu. Kemudian presiden memanggil menteri tersebut. Apa Dipo tidak percaya kalau presiden bisa menyelesaikan masalah ini,” terangnya kepada wartawan, Senin (19/11).
Lebih lanjut juru bicara mantan Presiden Gus Dur ini juga menduga ada kekecewaan dalam diri Dipo sehingga lebih memilih melaporkan dugaan adanya permainan anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adhie yakin Dipo ke KPK membawa data yang akurat. Pasalnya, di semua kementerian memang ada praktik korupsi. “Bisa jadi tiga kementerian ini yang tidak disukai Dipo,” paparnya.
Adhie juga mengaku aneh dengan aksi Dipo tersebut. Jika memang Dipo percaya pada presiden tentu dia akan memilih melapor ke Kepolisian dan Kejaksaan. Karena, dua lembaga penegak hukum ini berada di bawah presiden. “Kalau pemerintah sendiri sudah tidak percaya, artinya dua lembaga ini memang sudah tidak layak lagi untuk dipercaya. Jadi ini menampar pemerintah, kepolisian dan kejaksaan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai Kabinet Indonesia Bersatu II mulai retak. Sebab, langkah Dipo Alam yang melaporkan tiga kementerian ke KPK dilakukan justru tanpa koordinasi dengan Presiden SBY.
“Pak Dipo lebih baik terbuka. Awalnya apresiasi, tentunya dengan bukti awal. Tapi setelah kami dengar jubir presiden yang tidak koordinasi dengan presiden, ini sudah saling tikam dengan presiden,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan (19/11).
Tjahjo menuturkan, seharusnya sesama pembantu presiden saling kompak dan tidak saling tikam satu sama lain. Namun, antara seskab dan jubir presiden justru bertolak belakang. “Ini kok seperti saling hujat, saling tikam dan buat hiruk pikuk kabinet. Saya khawatir apa yang disampaikan jubir jadi polemik internal. Dia bermanuver. Seorang seskab dan seorang jubir sudah berbeda pendapat, apakah itu atas instruksi presiden?” tanya anggota Komisi I DPR ini.
Tjahjo juga menengarai langkah Dipo itu sebagai tameng bagi SBY. Namun, karena sudah terlihat tanpa koordinasi justru akan menjadikan keretakan bagi kabinetnya. “Latar belakang Dipo itu aktivis dan politikus, jadi kalau lempar isu sebagai bumper presiden, ya wajar. Tapi ini ada indikasi tidak sebagai bumper presiden, ini gawat. Harusnya presiden yang sampaikan,” pungkasnya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud Akui Terima Uang Muka Proyek Hambalang
Redaktur : Tim Redaksi