jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo menjanjikan dana "tidur" di sejumlah badan maupun lembaga milik pemerintah akan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan buruh. Salah satunya berkaitan dengan penyediaan perumahan bagi para buruh.
"Ini tugas pemerintah. Tapi perlu proses, perlu waktu. Beri saya kesempatan bekerja ke arah itu," kata Presiden Jokowi, di depan para buruh peserta Kongres ke-VII Konfederasi Serikat Buruh sejahtera Indonesia (KSBSI) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin (4/5).
BACA JUGA: Peringati Hardiknas, Mantan Menteri Ini Mengajar di SMA
Pada kesempatan itu, presiden sempat mengungkapkan, kalau kesiapan pemerintah memanfaatkan dana "tidur" di sejumlah badan dan lembaga tersebut berawal dari hasil diskusinya dengan sejumlah perwakilan buruh. Intinya, bahwa ada dana yang besar namun hanya bisa tersimpan hingga saat ini.
Dia mencontohkan dana yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dana "tidur" di sana yang mencapai sekitar Rp 180 triliun, selama ini, hanya bisa dimanfaatkan sekitar 5 persennya untuk investasi perumahan.
BACA JUGA: Kirim Pramuka Terbaik untuk Bantu Proses Evakuasi di Nepal
Jokowi menambahkan minimnya pemanfaatan dana di BPJS Ketenagakerjaan tersebut bukan tanpa sebab. Ada aturan yang memang masih membatasinya. "Karenanya, perubahan segera akan kami lakukan, sehingga nanti uang Rp 180 triliun itu bisa dipakai, bisa 40-50 persen untuk menyiapkan perumahan bagi para buruh," kata Jokowi, disambut tepuk tangan.
Di acara tersebut presiden tampil santai. Beberapa kali, dia melempar guyonan di depan para peserta kongres. salah satunya, ketika Jokowi menceritakan saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Yaitu, ketika dia mengambil keputusan menandatangani persetujuan kenaikan UMP sekitar 44 persen.
BACA JUGA: Persiapan Hadapi Pemilu Serentak, PAN Gelar Rakernas
Presiden melanjutkan, bahwa saat itu, dia harus menghadapi kemarahan dari para pengusaha. "Tapi tidak apa-apa, saya bisa menjelaskan karena punya hitung-hitungan. "Eh, tapi tahun depannya lagi, waktu ada kebijakan lain, ganti teman-teman buruh yang marah. Tapi tidak apa-apa karena saya juga punya hitung-hitungan," tutur Jokowi, disambut tawa para buruh.
Kehadiran Jokowi yang disertai Menakertrans Hanif Dhakhiri di Kongres KSBI tersebut terhitung istimewa. Menurut Presiden KSBI Mudhofir Khamid, kehadiran seorang presiden di kongres buruh seperti yang dilakukan Jokowi kemarin, adalah yang pertama.
"Kami sangat berterimakasih atas kehadiran dan kesediaan presiden," ujar Mudhofir.
Selain KSBSI, ada sejumlah konfederasi buruh lain yang ada di Indonesia. Diantaranya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Pada pilpres lalu, masing-masing elitnya memiliki kecenderungan dukungan yang berbeda-beda. KSBSI, misalnya, banyak dianggap cenderung mengarahkan dukungan pada pasangan Jokowi-JK. (dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disebut-sebut jadi Korban Reshuffle, Menteri Ini Pasrah
Redaktur : Tim Redaksi