jpnn.com - JAKARTA - Pembahasan subsidi BBM terus bergulir. Kali ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mematangkan dua opsi penyesuaian harga BBM.
Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Pertambangan Bappenas Monty Girianna mengatakan, dua opsi tersebut nanti akan disampaikan kepada pemerintah baru periode 2014-2019.
BACA JUGA: Investor Pilih Padat Modal
"Opsi pertama adalah subsidi tetap. Opsi kedua adalah kenaikan harga bertahap," ujarnya di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) kemarin (30/4).
Menurut Monty, opsi subsidi tetap atau harga BBM fluktuatif kini tengah dimatangkan berbagai pihak. Mulai Bappenas, Dewan Energi Nasional (DEN), hingga Kementerian Keuangan. Namun, dia mengakui opsi itu kurang tepat diaplikasikan ketika volatilitas harga minyak tinggi. "Sebab harga jual BBM subsidi juga akan fluktuatif," katanya.
Dengan opsi tersebut, misalnya pemerintah mematok subsidi Rp 3.000 per liter, jika harga keekonomian premium Rp 10.000, maka harga yang dijual ke masyarakat Rp 7.000 per liter.
Namun jika harga keekonomian naik jadi Rp 11.000 per liter, harga jual premium bersubsidi menjadi Rp 8.000 per liter. Demikian pula jika harga keekonomian turun menjadi Rp 9.000 per liter, harga jual premium bersubsidi menjadi Rp 6.000.
Bagaimana opsi kedua? Monty menyebut, opsi itu lebih sederhana. Yakni dengan menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap setiap enam bulan sekali. Misalnya naik Rp 500 atau Rp 1.000 setiap enam bulan. "Jadi dalam periode tertentu, harga BBM di masyarakat mencapai harga keekonomian tanpa subsidi," ucapnya.
Menurut Monty, hasil kajian dua opsi tersebut akan diselesaikan pemerintah periode ini agar bisa diberikan sebagai rekomendasi untuk presiden mendatang. Sebab, lanjut dia, siapapun yang memimpin Indonesia ke depan akan berhadapan dengan risiko membengkaknya subsidi BBM jika tidak ada reformasi subsidi. "Opsi mana yang dipilih, itu terserah presiden yang baru," katanya.
BACA JUGA: Niat Dahlan Iskan Bantu Merpati Kandas
Joko Widodo, salah satu calon presiden yang juga gubernur DKI Jakarta yang kemarin hadir di Musrenbangnas mengatakan, dirinya punya gagasan untuk menghapus BBM subsidi secara bertahap. Artinya, sejalan dengan opsi kedua yang dikaji Bappenas. "Saya kira empat tahun bisa, nanti naiknya berjenjang," ujarnya.
Dia mengakui, selama ini upaya mengurangi subsidi BBM selalu terkendala dengan potensi guncangan sosial ekonomi. Padahal, semua pihak sepakat jika subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang mampu pemilik mobil.
BACA JUGA: Ketentuan UU PNBP Rugikan Penyelenggara Jasa Internet
"Jadi nanti subsidi dihapus, tapi dananya harus digunakan untuk subsidi petani dan nelayan yang lebih membutuhkan," katanya. (owi/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Baru Rumah Bersubsidi Harus Langsung Diterapkan
Redaktur : Tim Redaksi