jpnn.com - SAMARINDA – Kondisi keuangan Pemkot Samarinda benar-benar terancam. Di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil, kucuran dana dari pemerintah pusat pun ikut dipangkas sebesar sepuluh persen April lalu.
Praktis ada beberapa kegiatan yang harus ditunda sampai dihapus akibat defisit anggaran ini. Belakangan kabar kurang baik kembali diterima pemkot mengenai kucuran dana dari pusat.
BACA JUGA: Harga Daging Sapi Sulit Turun, Ini Penyebabnya
Yakni rencana memangkas kembali dana perimbangan hingga 60 persen. Ini mengancam beberapa hal, termasuk pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Tepian.
Itu sebabnya Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang bersama seluruh kepala SKPD, camat hingga lurah di Kota Tepian menggelar rapat, Senin (13/6) kemarin. Rapat yang digelar di Rumah Jabatan (Rumjab) itu membahas langkah yang akan dilakukan jika pemotongan dana itu direalisasikan.
BACA JUGA: 148 Mobil Dinas Akan Dilelang, Tertarik?
“Ini kan baru sebatas informasi. Makanya kami perlu antisipasi. Kalau ada pemotongan dana perimbangan, kan kami ada asumsi (alternatif),” kata Jaang pada Samarinda Pos.
Dia juga tidak membantah jika informasi yang beredar menyebut dana perimbangan akan dipangkas hingga 60 persen. Walau nantinya pemotongan itu direalisasikan, politikus Partai Demokrat ini berharap persentasenya tidak sebesar itu.
BACA JUGA: Waduh, MUI Ragukan Kehalalan Daging Ayam
“Harapan kami skenarionya tidak seperti yang disampaikan tadi (pemotongan hingga 60 persen). Kalau pun ada (pemotongan) mudah-mudahan jumlahnya tidak segitu,” ulasnya. (aya/nha)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bocah Main Mercon, Kena Luka Bakar di Wajah
Redaktur : Tim Redaksi