jpnn.com - JAKARTA -- Koordinator Badan Pekerja Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar mengendus ada kepala daerah yang mencoba melakukan intimidasi kepada penyelenggara Pemilu. Menurutnya, yang mendapat perlakukan ditakut-takuti itu dialami oleh petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Sudah ada laporan (jika) kepala daerah melakukan intimidasi kepada petugas di TPS," kata Haris usai bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bertemu Wakapolri Komjen Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/7).
BACA JUGA: Ketua DPR Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Hitung Cepat
Karenanya, Kontras meminta Polri bertanggungjawab melakukan pengamanan surat suara. Selain itu, Haris juga mendesak Polri menjaga petugas penyelenggara pemilu yang rentan diintimidasi.
"Sudah ada laporan (jika) kepala daerah melakukan intimidasi kepada petugas di TPS," kata Haris usai bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bertemu Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kamis (10/7), di Mabes Polri.
BACA JUGA: Muhammadiyah Ingatkan Pilpres Bukan Alasan Berperilaku Biadab
Dalam pertemuan itu, Haris menyampaikan harapan supaya Polri bisa mengamankan hasil pilpres di ruang abu-abu yang berpotensi terjadi kecurangan.
Menurut Haris, dari informasi jaringan petani dan nelayan yang masuk ke pihaknya, ada kerentanan dan potensi perubahan suara. "Temuan-temuannya cukup valid," kata Haris.
BACA JUGA: PKB Anggap Persoalkan Kemenangan Jokowi Hanya Buang Energi
Sedangkan Abdullah Dahlan dari Indonesia Corruption Watch, berharap jangan sampai pilihan rakyat dirusak kelompok kepentingan dengan menghlalkan cara. "Termasuk di pascapencoblosan ini," katanya.
Dia mengatakan, harus diwaspadai pascapergerakan surat suara. Menurutnya, ini juga menjadi titik rawan terjadi kecurangan maupun politik uang.
Karenanya, Polri diminta untuk memastikan tidak adanya intervensi, prakteik kecurangan di Panitia Pemungutan Suara, hingga KPU. "Seperti upaya dengan segala cara melakukan praktek kecurangan," paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Diminta Segera Audit Lembaga Survei Quick Count
Redaktur : Tim Redaksi