jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memantau kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8). Menurutnya, tim itu sudah terbentuk sejak sebelum rusuh terjadi di ibu kota Provinsi Papua Barat tersebut.
Kerusuhan di Manokwari merupakan buntut aksi unjuk rasa mengecam dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang, Jawa Tengah. Tjahjo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak setelah persoalan di Malang muncul.
BACA JUGA: Massa Lempari Kapolda, Pangdam dan Wagub Papua Barat dengan Batu
"Kemendagri sudah membentuk tim monitoring sejak munculnya pernyataan di Malang dan aktivitas yang ada di Jatim. Terus memonitor dengan kesbangpol, kami koordinasi dengan Forkompimda (forum komunikasi pimpinan daerah)," ujar Tjahjo di Jakarta.
BACA JUGA: Masyarakat Papua Marah, Manokwari Rusuh
BACA JUGA: Gedung DPRD Papua Barat Dibakar Massa
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, Kemendagri telah meminta para pejabat baik gubernur, bupati, wali kota maupun perangkat daerah lain untuk menahan diri. Tjahjo mewanti-wanti semua pihak tidak mengumbar pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warga.
"Kepala daerah, tokoh masyarakat, pejabat itu adalah panutan masyarakat," ucapnya.
BACA JUGA: Masyarakat Papua Marah, Manokwari Rusuh
Tjahjo juga mendukung upaya gubernur Papua Barat, gubernur Papua dan gubernur Jawa Timur untuk duduk bersama membentuk tim demi mengatasi permasalahan yang terjadi. Kini, Kemendagri sedang mencari waktu untuk membahas persoalan itu dengan ketiga gubernur.
"Semula kami akan panggil ke Jakarta, tetapi kami minta kepada gubernur Papua kembali ke tempat dulu untuk menenangkan (masyarakat). Kami cari momentum yang tepat, setidaknya menyelesaikan masalah yang ada," katanya.
Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, pernyataan yang menjadi penyebab pasti rusuh harus digali lebih dalam. Karena itu tim bentukan Kemendagri terus bekerja.
BACA JUGA: Gedung DPRD Papua Barat Dibakar Massa
"Saya kira ini adalah sesuatu hal yang dipicu adanya pernyataan yang perlu digali lagi. Kami bentuk tim di Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, red) memonitor. Kami minta Kesbangpol untuk terus koordinasi dengan TNI/ Polri dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papu Barat," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Setuju GBHN Dihidupkan Lagi, Ini Alasannya
Redaktur & Reporter : Ken Girsang