jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai utang pemerintah saat ini sudah dalam taraf 'berat'.
Menurutnya, ada konsekuensi jika utang pemerintah dibiarkan.
BACA JUGA: Utang Pemerintah Menumpuk, MUI Khawatir Indonesia Tidak Ada Nilainya Bagi Dunia
"APBN akan lumpuh terkena beban utang dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar," ujar Didik saat dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (24/6).
Dia menyebut APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi.
BACA JUGA: Makin Menggunung, BPK: Muncul Kekhawatiran Terhadap Kemampuan Pemerintah Membayar Utang
Didik bahkan membandingkan keadaan ini dengan masa 20 tahun yang lalu saat krisis 1998.
"Dulu dipicu nilai tukar, sekarang bisa dipicu oleh APBN yang digabung dengan krisis pandemi karena penanganan yang salah kaprah sejak awal," jelas Didik.
Rektor Universitas Paramadina itu mengatakan akar masalah utang pemerintah ialah defisit APBN yang diubah dengan alasan pandemi Covid-19.
Dia menilai APBN sejatinya ialah kebijakan politik ekonomi.
"Kebijakan defisit yang besar dan berlebihan karena diputuskan sembrono, diubah semaunya dari dua menjadi tiga dan gampang diubah menjadi enam persen dari PDB," jelas Didik.
Selain itu, Anggota ICMI itu mengatakan penanganan pertikaian pemerintah daerah dan pusat juga memecah konsentrasi penanganan Covid-19,
"Sehingga, pelebaran defisit untuk mengatasi Covid-19 tidak benar," katanya.
Didik menilai kebijakan, kepemimpinan, dan penanganan awal sangat deniel, tidak rasional, dan gagap.
"Tahap selanjutnya berat," ucap Didik.
Lulusan Central Luzon State University, the Philippines itu juga mengoreksi nilai utang pemerintah yang menjadi beban APBN, bukan hanya Rp 6.527 triliun.
Tetapi, juga ada utang BUMN keuangan sebesar Rp 2.143 triliun dan non keuangan Rp 1.089,96 triliun.
"Jadi utang pemerintah pada masa Jokowi sekarang sebesar Rp 8.670 triliun," tegas Didik.
"Warisan utang Presiden Jokowi ke presiden berikutnya, lebih dari Rp 10 ribu triliun," imbuhnya.
Lebih lanjut, Didik menilai, jika dalam jangka pendek kasus tidak bisa ditekan dan bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga, maka posisi ekonomi akan sangat sulit.
"Suku bunga utang akan terdorong naik, meski bersaing sama obligas AS," katanya.
Di sisi lain, kata pria kelahiran Pamekasan, Madura itu menyebutkan rasio pajak Indonesia rendah.
"Kalau tidak bisa bayar dalam jangka pendek kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia merosot," beber Didik.
Didik menambahkan jika pemerintah masih dipercaya mungkin masih bisa melakukan pengajuan profiling utang.
"Minta penangguhan utang, tetapi berarti bunganya numpuk," ujar Didik J. Rachbini. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia