jpnn.com, JAKARTA - Mantan Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Kemaritiman Maritim Bambang Susanto Priyohadi mengkritisi pernyataan Jusuf Kalla alias JK soal Rizal Ramli gagal menjadi menteri keuangan (Menkeu) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2009.
Bambang mematahkan pernyataan JK yang juga wakil presiden di periode pertama pemerintahan SBY soal para pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak jika Rizal ditunjuk jadi Menkeu.
BACA JUGA: JK Akan Sekuat Tenaga Bantu Anies Mengurangi Penyebaran Virus Corona
Menurut Bambang, tidak masuk akal bila pejabat eselon I berani mempertaruhkan jabatan dengan menolak keinginan presiden. Terlebih lagi, menteri pilihan presiden itulah yang memimpin para eselon I.
"Jadi, saya pikir tidak mungkin mereka mau mempertaruhkan jabatan hanya karena tidak suka dengan figur menteri yang akan memimpin mereka. Lagi pula pemilihan menteri kan bukan urusan eselon satu," ujar Bambang melalui layanan pesan singkat kepada awak media, Jumat (13/11).
BACA JUGA: Kalimat Jokowi ke Rizal Ramli: Kalau Cuma Modal Berani, ya Preman
Mantan birokrat senior itu menambahkan, pernyataan JK justru bernuansa fitnah saat menyinggung soal Rizal Ramli.Salah satunya ialah pernyataan mantan ketua umum Golkar itu soal Rizal tak memahami persoalan dan kerap melontarkan kata-kata yang kasar kepada bawahan.
"Selama saya pernah bekerja dengan Rizal Ramli, saya tak pernah dengar memaki bawahannya dengan sebutan kebun binatang. Kalau bicara tegas dan keras memang iya," tutur Bambang.
BACA JUGA: Buka-bukaan Soal JK, SBY, dan Jokowi, Rizal Ramli: Saya Selalu Diganjal
Memang, Rizal hanya dua bulan menjabat Menkeu di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun, Bambang menegaskan bahwa singkatnya masa kerja Rizal sebagai Menkeu tak ada kaitannya dengan kinerja.
"Rizal Ramli ini sangat loyal terhadap Gus Dur. Setelah Gus Dur lengser, Rizal Ramli tak mau melanjutkan lagi sebagai Menkeu," ungkap dia.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, di era pemerintahan Gus Dur yang kurang dari dua tahun, Rizal menorehkan banyak prestasi. Menurutnya, hal itu bertolak belakang dengan tudingan JK yang memunculkan kesan seolah-olah Rizal yang dikenal sebagai pakar ekonomi tak memahami permasalahan.
Bambang yang pernah menjadi anak buah Rizal di Kemenko Kemaritiman lantas membeber sejumlah prestasi mantan menteri koordinator ekonomi, keuangan dan industri (Menko Ekuin) di pemerintahan Gus Dur itu. Di antara prestasi Rizal ialah menaikkan gaji PNS dan pensiunan TNI/Polri hingga 125 persen.
Selain itu, Rizal mampu megurangi utang Indonesia sebessar USD 3,5 miliar selama 2000-2001. Tidak cuma itu, perekonomian nasional di era Presiden Gus Dur tumbuh dari minus 3 persen menjadi 4,5 persen.
Kala itu, Standard and Poor's (S&P) Global Ratings dan Moody's juga menaikkan peringkat utang Indonesia. "Jadi bagaimana tidak bisa memimpin, kinerjanya spektakuler begitu," beber Bambang.
Yang juga patut dicatat ialah kiprah Rizal menyelamatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari kebangkrutan tanpa menyuntik uang, tetapi melalui revaluasi aset. Dengan begitu, modal PLN yang semula minus Rp 9 triliun melonjak menjadi surplus Rp 119,4 triliun.
Oleh karena itu Bambang juga menepis pernyataan JK soal Rizal Ramli menjabat Menko Kemaritiman dalam waktu singkat lantaran tak bisa berkoordinasi dengan anak buah ataupun menteri-menteri di bawah koordinasinya.
Menurut Bambang, yang jarang menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman justru Sudirman Said selaku menteri ESDM.
"Pertama yang harus diklarifikasi adalah masa jabatan RR sebagai Menko Mairitim kata Pak JK hanya sepuluh bulan. Nah, yang benar sebelas bulan. Kedua, Pak JK bilan RR tak bisa berkordinasi dengan kementerian di bawahnya. Faktanya, yang tidak hadir di rapat hanya Menteri Sudirman Said, kancanya JK. Menteri Jonan, Susi (Menteri KKP Susi Pudjiastuti, red) dan Arief (Menteri Peariwisata Arief Yahya, red) rajin ikut rapat dan koordinasi dengan RR," tandas Bambang.(ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan