JAKARTA - Polemik mengenai kabar pencoretan 38 nama honorer kategori dua (K2) yang dilakukan oleh Pemko Pematangsiantar, ternyata dipicu ulah seorang pejabat di sana.
Kepala Bagian (Kabag) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat, menyebut, pejabat ini melakukan intervensi, dengan meminta Walikota Siantar, Hulman Sitorus, agar melakukan verifikasi ulang data honorer K2.
"Ada pejabat yang usul ke walikota agar dilakukan verifikasi ulang honorer K2. Padahal pejabat teknis ini tidak punya kewenangan soal honorer. Kelihatannya pejabat ini hanya mau cari muka ke walikota," ujar Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Sabtu (18/5).
Hanya saja, Tumpak tidak mau menyebutkan nama pejabat dimaksud. Tumpak sendiri sudah melakukan pembicaraan dengan pejabat berwenang mengurusi honorer di Pemko Siantar, terkait kabar dicoretnya 38 nama honorer K2 itu.
Nah, karena Sekda dan Walikota Siantar tidak gegabah menuruti usulan pejabat itu, lantas berkoordinasi dan minta arahan BKN, melalui Tumpak.
Tumpak menceritakan, pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada pejabat Pemko Siantar yang berwenang mengurusi honorer K2. Bahwa pihak Pemko Siantar tidak punya kewenangan mencoret nama-nama honorer K2 yang datanya dulu secara resmi sudah diusulkan ke BKN. "Jadi lucu kalau mereka yang mengusulkan, mereka sendiri yang mencoret," ucapnya.
Dikatakan Tumpak, Pemko Siantar hanya berwenang menampung sanggahan dari masyarakat di masa uji publik atas nama-nama honorer K2. "Jadi, Pemda hanya menampung jika ada sanggahan. Laporkan itu ke pusat, nanti BKN yang mengklarifikasi atas sanggahan itu. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan, BKN yang punya kewenangan mencoret," papar Tumpak.
Jadi, status 38 honorer K2 dimaksud belum dicoret? Tumpak membenarkan. Dikatakan, pencoretan 38 nama itu baru tahap rencana, belum sampai dilakukan. "Tadinya mau dicoret. Tapi karena walikota hati-hati, minta penjelasan dulu ke saya," kata Tumpak. (sam/jpnn)
Kepala Bagian (Kabag) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat, menyebut, pejabat ini melakukan intervensi, dengan meminta Walikota Siantar, Hulman Sitorus, agar melakukan verifikasi ulang data honorer K2.
"Ada pejabat yang usul ke walikota agar dilakukan verifikasi ulang honorer K2. Padahal pejabat teknis ini tidak punya kewenangan soal honorer. Kelihatannya pejabat ini hanya mau cari muka ke walikota," ujar Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Sabtu (18/5).
Hanya saja, Tumpak tidak mau menyebutkan nama pejabat dimaksud. Tumpak sendiri sudah melakukan pembicaraan dengan pejabat berwenang mengurusi honorer di Pemko Siantar, terkait kabar dicoretnya 38 nama honorer K2 itu.
Nah, karena Sekda dan Walikota Siantar tidak gegabah menuruti usulan pejabat itu, lantas berkoordinasi dan minta arahan BKN, melalui Tumpak.
Tumpak menceritakan, pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada pejabat Pemko Siantar yang berwenang mengurusi honorer K2. Bahwa pihak Pemko Siantar tidak punya kewenangan mencoret nama-nama honorer K2 yang datanya dulu secara resmi sudah diusulkan ke BKN. "Jadi lucu kalau mereka yang mengusulkan, mereka sendiri yang mencoret," ucapnya.
Dikatakan Tumpak, Pemko Siantar hanya berwenang menampung sanggahan dari masyarakat di masa uji publik atas nama-nama honorer K2. "Jadi, Pemda hanya menampung jika ada sanggahan. Laporkan itu ke pusat, nanti BKN yang mengklarifikasi atas sanggahan itu. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan, BKN yang punya kewenangan mencoret," papar Tumpak.
Jadi, status 38 honorer K2 dimaksud belum dicoret? Tumpak membenarkan. Dikatakan, pencoretan 38 nama itu baru tahap rencana, belum sampai dilakukan. "Tadinya mau dicoret. Tapi karena walikota hati-hati, minta penjelasan dulu ke saya," kata Tumpak. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dugaan Korupsi Bibit Waluyo Sudah Masuk KPK
Redaktur : Tim Redaksi