Ada Permintaan Dari Gerindra Nih Buat Anies-Sandi

Kamis, 09 November 2017 – 13:09 WIB
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno diminta segera mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan sebuah mall di Jakarta Barat.

"Dari informasi beredar yang kami dapatkan, mall di apartemen ini banyak melakukan pelanggaran," ujar Wakil Sekjen DPP Gerindra Andre Rosiade di Jakarta, Kamis (9/11).

BACA JUGA: Sudahlah, Anies-Sandi Kerja Saja Seperti Moto Pak Jokowi

Menurut Andre, jembatan penghubung mall tersebut sebelumnya telah mendapat perintah bongkar dari instansi terkait, karena menyalahi aturan. Bahkan perintah bongkar telah disertai penyegelan di bagian depan mall di apartemen tersebut. Hanya saja, hingga sekarang tetap beroperasi, seakan-akan tidak melakukan pelanggaran apa-apa.

Bahkan tanda penyegelan pada tiang jembatan mall tersebut belakangan tertutup oleh tanaman. Peringatan terhadap pelanggaran tersebut diketahui telah diberikan sejak 2014 silam.

BACA JUGA: Anies-Sandi Dapat Izin Paparkan Visi Misi di Paripurna DPRD

"Sampai kini tidak jalan, bahkan segelnya ditutup oleh tanaman. Pemprov DKI harus mengambil sikap tegas, jangan hanya berani ke warga Akuarium, warga Bukit Duri, bangunan yang melanggar aturan juga harus ditindak tegas," ucapnya.

Anies-Sandi kata Andre, juga perlu melakukan investigasi, kenapa bangunan disegel masih bisa beroperasi. Karena itu, dia mengingatkan, Pemprov DKI tidak boleh kalah dengan pengusaha. Semua harus taat pada aturan hukum yang berlaku.

BACA JUGA: KSPI Nilai Anies-Sandi Ingkar Janji kepada Buruh

"Ini soal penegakan hukum, Anies harus bisa menjaga wibawa Pemprov DKI, masa kalah sama konglomerat dan menafikan kepentingan warga Jakarta lainnya," kata Andre.

Selain itu, Andre juga meminta pimpinan Komisi D DPRD DKI Jakarta, khususnya kepada Iman Satria sebagai pimpinan Komisi D dari Fraksi Gerindra, melakukan hal yang sama.

"Jangan sampai aturan bengkok-bengkok, sudah cukup belajar dari perizinan reklamasi. Bagaimana aturan dibengkokkan untuk kepentingan konglomerat. DPRD DKI juga harus turun tangan," pungkas Andre.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Buruh Tolak Keputusan Anies Tentang UMP DKI 2018


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler