jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, munculnya aksi persekusi tidak terlepas dari masih lemahnya upaya penegakan hukum di Indonesia. Dia menilai penegakan hukum tak berjalan adil atau hanya berjalan sesuai selera penguasa.
Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. “Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk menempuh cara dan modelnya sendiri demi mendapatkan keadilan,” kata Fadli, Rabu (7/6).
Karenanya, dia mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan introspeksi. Fadli menduga persekusi menjadi penanda bahwa ada masalah dalam institusionalisasi hukum yang perlu dikoreksi.
BACA JUGA: Komisi V DPR Dorong Revitalisasi Pembangunan Dermaga Balige
“Apakah itu dari sisi aparatnya, budayanya, regulasinya, atau bahkan sistemnya,” kata wakil ketua umum Partai Gerindra itu.
Fadli juga meminta aparat penegak hukum agar tidak bersikap reaktif dan tebang pilih terhadap kelompok yang melakukan tindakan persekusi. Sehingga, isu persekusi ini kemudian terkesan hanya menjadi alat untuk menekan balik kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.
Dia mengingatkan aparat penagak hukum agar tidak gagal fokus hanya karena aksi persekusi. “Jangan kemudian sibuk mengurusi isu persekusi, namun kasus-kasus hukum yang besar dan utama diabaikan,” tuntasnya.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Setya Novanto Puji Fatwa MUI Tentang Medsos
BACA JUGA: Pemerintah Dinilai Belum Mampu Kendalikan Harga Komoditas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Targetkan RUU Migas Selesai Sebelum Habis Masa Jabatan DPR 2014-2019
Redaktur & Reporter : Boy