jpnn.com, LANGKAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pihak-pihak yang merintangi penyidikan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, agar menghentikan aksinya.
Pasalnya, KPK mendapatkan rintangan dalam pencarian barang bukti kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat.
BACA JUGA: Bongkar Tarif Sekali Main, Dinar Candy: Rp 120 Juta, Cuma Satu Jam
"KPK tidak henti mengingatkan kepada berbagai pihak untuk tidak dengan sengaja menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (27/1).
Hanya saja, Fikri enggan mengungkap identitas pihak yang mencoba menghalangi pencarian bukti yang dilakukan penyidik.
BACA JUGA: Gegara Kerangkeng Bupati Langkat, Amnesty Minta Industri Sawit Diawasi Lebih Ketat
Namun, Fikri mengultimatum kepada perintang penyidikan bahwa KPK tidak segan memproses hukum.
Di sisi lain, pria berlatar belakang jaksa itu juga menyatakan KPK tengah mengebut berkas perkara dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin ini.
BACA JUGA: Keinginan Dorce Gamalama Dihujat Warganet, Denny Sumargo: Dia Butuh Perhatian, sih
Sejumlah saksi bakal segera dipanggil KPK. Saksi yang dipanggil diminta kooperatif kepada penyidik.
"Kami mengimbau para pihak yang nanti akan diperiksa sebagai saksi agar kooperatif hadir dan memberikan keterangan dengan jujur dihadapan tim penyidik," tutur Fikri.
KPK menetapkan enam orang tersangka dalam operasi senyap di Langkat.
Mereka ialah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, pihak swasta Muara Perangin Angin, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar, kontraktor Marcos Surya Abdi, Kontraktor Shuhanda, Kontraktor Isfi Syahfitra.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Yessy
Reporter : Fathan Sinaga