CIREBON - Wakil Wali kota (Wawali) Cirebon Drs Nasrudin Azis SH menyoroti penempatan PNS di lingkungan Pemkot Cirebon. Azis mengatakan, banyak PNS yang ditempatkan tak sesuai keahliannya.
Dia lantas minta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) Kota Cirebon untuk melakukan inventarisasi PNS. Hal itu diperlukan agar penempatan PNS tepat sasaran dan sesuai dengan keperluan OPD.
“Yang menjadi persoalan, saat saya melakukan monitoring banyak PNS yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya,” ujarnya seperti diberitakan Radar Cirebon (Grup JPNN).
Penempatan yang tak sesuai dengan keahlian itu, kata dia, jelas menghambat kinerja OPD. Oleh karena itu, tak jarang kepala atau pimpinan OPD akhirnya menunjuk atau mengangkat tenaga sukwan untuk membantu mengerjakan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan.
“Inventarisasi PNS ini perlu. Soalnya saya lihat, ada pegawai yang sibuk sekali, ada juga yang santai-santai saja. Hal ini yang harusnya diperbaiki dan dirombak,” kata Azis.
Berdasarkan pengamatan Azis, tenaga yang minim di lingkungan pemerintahan adalah bagian keuangan dan IT atau infomasi teknologi. Padahal, dua bidang itu cukup krusial dan memiliki dampak yang cukup besar dalam pelayanan pada masyarakat.
“Nah, kalau sudah ada inventarisasi kan jelas. Kita punya tenaga keuangan atau akuntan berapa, IT berapa, sehingga bisa kemudian dicari solusinya. Apakah dengan melakukan pelatihan atau seperti apa? Ini menjadi tugas BK-Diklat,” tukasnya.
Dalam waktu dekat ini, mantan ketua DPRD Kota Cirebon ini akan berkomunikasi dengan BK-Diklat terkait optimalisasi PNS. Bila PNS yang ada sudah bekerja sesuai dengan kompetensinya dan optimal, sambung Azis, maka pengangkatan sukwan tidak akan terjadi.
Apakah itu berarti PNS di Kota Cirebon ini sudah mencukupi? Azis tidak bisa menjawabnya hingga inventarisasi itu dilakukan. “Saya tidak bisa menjawabnya, karena belum ada inventarisir yang jelas,” tuturnya. (kmg)
Dia lantas minta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) Kota Cirebon untuk melakukan inventarisasi PNS. Hal itu diperlukan agar penempatan PNS tepat sasaran dan sesuai dengan keperluan OPD.
“Yang menjadi persoalan, saat saya melakukan monitoring banyak PNS yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya,” ujarnya seperti diberitakan Radar Cirebon (Grup JPNN).
Penempatan yang tak sesuai dengan keahlian itu, kata dia, jelas menghambat kinerja OPD. Oleh karena itu, tak jarang kepala atau pimpinan OPD akhirnya menunjuk atau mengangkat tenaga sukwan untuk membantu mengerjakan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan.
“Inventarisasi PNS ini perlu. Soalnya saya lihat, ada pegawai yang sibuk sekali, ada juga yang santai-santai saja. Hal ini yang harusnya diperbaiki dan dirombak,” kata Azis.
Berdasarkan pengamatan Azis, tenaga yang minim di lingkungan pemerintahan adalah bagian keuangan dan IT atau infomasi teknologi. Padahal, dua bidang itu cukup krusial dan memiliki dampak yang cukup besar dalam pelayanan pada masyarakat.
“Nah, kalau sudah ada inventarisasi kan jelas. Kita punya tenaga keuangan atau akuntan berapa, IT berapa, sehingga bisa kemudian dicari solusinya. Apakah dengan melakukan pelatihan atau seperti apa? Ini menjadi tugas BK-Diklat,” tukasnya.
Dalam waktu dekat ini, mantan ketua DPRD Kota Cirebon ini akan berkomunikasi dengan BK-Diklat terkait optimalisasi PNS. Bila PNS yang ada sudah bekerja sesuai dengan kompetensinya dan optimal, sambung Azis, maka pengangkatan sukwan tidak akan terjadi.
Apakah itu berarti PNS di Kota Cirebon ini sudah mencukupi? Azis tidak bisa menjawabnya hingga inventarisasi itu dilakukan. “Saya tidak bisa menjawabnya, karena belum ada inventarisir yang jelas,” tuturnya. (kmg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Wakil Ketua DPRD Banten Dicopot
Redaktur : Tim Redaksi