jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi mengomentari keputusan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Menurut Bursah, keputusan tersebut sangat tegas dan bijaksana, sangat berdampak positif bagi pembangunan demokrasi di Indoneesia.
BACA JUGA: Partai Demokrat Kubu Moeldoko Belum Menyerah
"Keputusan pemerintah menolak kepengurusan hasil KLB Demokrat harus diapresiasi. Keputusan ini telah berdampak positif dalam menjaga marwah demokrasi di tanah air," ujar Bursah dalam keterangannya, Kamis (1/4).
Bursah berharap kedua kubu yang sempat bersitegang dapat menerima keputusan pemerintah tersebut dengan legawa dan mengakhiri konflik internal dengan tetap menjaga diskursus publik yang sehat dan beradab.
BACA JUGA: Kabar Baik untuk Pemerintahan Jokowi, Buruk bagi Moeldoko
“Saya mengucapkan selamat kepada AHY yang secara politik telah memenangkan konflik yang terjadi. Tetaplah bersikap patriotik dalam memimpin partai. Ke depan sebaiknya tidak ada lagi pengurus partai yang saling mengejek dengan pihak lawan,” ucapnya.
Imbauan yang sama juga disampaikan Bursah Zarnubi kepada kubu Moeldoko.
BACA JUGA: Sebegini Uang yang Digelontorkan Raffi Ahmad untuk RANS Cilegon FC
Pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Bintang Refomasi ini menyarankan Moeldoko tidak lagi menjadikan Partai Demokrat sebagai wadah untuk berpolitik praktis.
Bakat kepemimpinan Moeldoko, menurut Bursah, sebaiknya disalurkan melalui partai politik baru dengan platform yang baru.
“Saya menantang Pak Moeldoko bergabung bersama kami dan para aktivis muda membuat partai baru dengan platform baru yang lebih berpihak kepada rakyat dan pemberdayaan sektor pertanian, UMKM dan perburuhan. Itu jalur legal konstitusional yang lebih bermartabat,” ucapnya.
“Jika Pak Moeldoko setuju, kami siap berdialog sambil ngopi-ngopi membicarakan partai baru ini,” pungkas Bursah. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang