jpnn.com, JAKARTA - Beberapa hari terakhir beredar di media sosial pernyataan Partai Amanat Nasional (PAN) soal sikap politiknya.
Dalam pernyataan itu, terdapat sikap penolakan terhadap salah seorang cagub dalam Pilkada DKI, lalu ada penolakan pembubaran ormas tanpa pengadilan, serta menolak Presidential Threshold (PT) sebesar 20%.
BACA JUGA: Wardan Resmi Kembalikan Berkas Pendaftaran ke PAN
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan pernyataan tersebut bukan sikap resmi yang dirilis partainya.
"Saya menduga yang membuat dan memviralkan konten tersebut bukan kader PAN," kata Eddy.
BACA JUGA: Sudah Punya Desy dan Bima, Zulkifli Masih Rayu Aa Gym
Menurutnya, bisa saja ada pihak-pihak tertentu yang ingin "memanas-manasi" hubungan PAN dengan pemerintah.
Ketika PAN berbeda pandangan dengan partai-partai pendukung pemerintah lainnya, terkesan ada pihak yang ingin mengeruhkan suasana.
BACA JUGA: Diplomasi Nasi Goreng Berlanjut, Pak SBY Ingin Ketemu PKS dan PAN
Padahal, lanjutnya, dalam demokrasi berbeda pendapat dan pemikiran sangat lazim.
"Inilah bunga-bunga demokrasi, sehingga perbedaan tersebut jangan dilihat sebagai pembangkangan terhadap komitmen awal PAN terhadap pemerintah, namun sebagai masukan yang patut dipertimbangkan. Di sinilah dituntut kearifan kita dalam berpolitik ketika menyikapi sudut pandang yang belum sejalan dengan parpol koalisi pemerintah. Dalam satu rumah saja, saudara sedarah daging belum tentu akur selamanya. Namun perbedaan ini tidak lantas menjadikan mereka mantan kakak atau adik," jelasnya.
"Sejauh ini komunikasi antara PAN dengan pemerintah tetap lancar dan kondusif," pungkasnya. (rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal PT 20-25 Persen, Ketua DPP PAN Minta Jokowi Jangan Buang Badan
Redaktur & Reporter : Natalia