jpnn.com, JAKARTA - Cita-cita Menteri Pertahanan Probowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pertahanan RI patut didukung dan diacungi jempol.
Sayangnya, kerja keras Prabowo ini seolah ditelikung oleh anak buahnya.
BACA JUGA: Hasil Survei: Elektabilitas Prabowo Subianto Makin Tak Terkejar
Direktur eksekutif SDR (Studi Demokrasi Rakyat) Hari Purwanto mengklaim pihaknya mendapat informasi sejumlah pengadaan alutsista yang bermasalah.
“Ada indikasi pejabat eselon I Kemenhan yang kerap menjual nama Menhan (Prabowo) untuk mengintervensi proses pengadaan alutsista yang sedang berjalan,” ujarnya.
BACA JUGA: Mas Aryo Minta Ketum Tidar Periode 2021-2026 Bisa Bawa Prabowo Jadi Presiden
Lebih lanjut, dia meyampaikan informasi yang diterima telah ditindaklanjuti dengan serangkaian investigasi dan analisa lapangan.
“Sejumlah pengadaan yang sedang berjalan yang melibatkan user, ada yang di-cancel hanya dengan alasan perintah Menhan. Lantas, pelaksana pekerjaan tiba-tiba dialihkan oleh pejabat tersebut kepada mitra pengusahanya,” papar Hari.
BACA JUGA: Bukan Prabowo-Sandi, 5 Nama Ini Berpeluang Didukung PA 212 di Pilpres 2024
Dia memberi contoh adanya Surat Panglima TNI Tanggal 21 September 2021, No : B/3915-09/20/148/SRU Perihal Permohonan Konfirmasi dan Pengulangan Proses Pengadaan Kegiatan Senapan Serbu 5,56 mm Marinir yang ditanda tangani oleh Kepala Staff Umum Markas Besar TNI kepada Menteri Pertahanan.
Berdasarkan penelusuran, kata Hari, surat tersebut menyoroti Penetapan Kontrak Jual Beli Nomor TRAK/541/PLN/VIII/2021/MABESTNI tanggal 16 Agustus 2021 dilaksanakan tanpa menggunakan dasar resmi yaitu Data Dukungan berupa: Term of Reference (TOR), Kajian Akademis, Tim Pokja Pengadaan, Calon Penyedia Potensial, Operational Requirement (Opsreq), dan Spesifikasi Teknis Senapan Serbu 5,56 mm yang telah melaksanakan presentasi dan uji coba yang dikirimkan secara berjenjang dari Pihak Pengguna TNI AL (Korps Marinir) Mabes TNl-Kemhan.
Hari yang mengklaim memiliki data lain yang terkait, menyebutkan kalau sejumlah pengadaan tersebut menggunakan skema pinjaman dengan nilai pinjaman yang bervariasi dengan total nilai triliunan rupiah.
Misalnya untuk pengadaan Alat Peralatan Perang Elektronika (Alpernika) USD 60 juta.
Dalam pengadaan ini, Kabaranahan Kemenhan kabarnya atas perintah Menteri pertahanan memecah proyek ini menjadi 2.
“Informasi yang kami terima, proyek ini dibagi dua untuk mengakomodasi mitra usaha bukan karena analisa atau rekomendasi yang sesuai dengan aturan,” kata hari.
Melihat masifnya penyimpangan yang terstruktur ini, Hari meminta Prabowo bersikap tegas, apakah benar ada perintah dia atau namanya dicatut dalam intervensi pengadaan alutsista yang bertentangan dengan aturan perundangan.
“Prabowo harus menyadari kalau kejadian ini merupakan bom waktu, bukan saja buat dirinya tetapi juga buat Presiden Joko Widodo. Anggaran pertahanan dinaikkan tujuannya adalah untuk memberikan peralatan yang mumpuni dan memadai bagi prajurit yang berjaga digaris depan. Jangan sampai anggaran naik, malah jadi bancakan cukong dan jenderal buntutnya bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi pertahanan negara jadi kedodoran,” tandas aktifis 98 dari Kampus Univ. Moestopo.
Dia menegaskan, Prabowo harus berani mencopot bawahannya yang melakukan bancakan anggaran. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil