jpnn.com, JAKARTA - Kasus dicoblosnya surat suara pemilu di Malaysia pada Paslon 01 (Jokowi-Ma’ruf), Partai Nasdem serta Demokrat yang video dan beritanya viral di masyarakat jadi menarik.
Analis Intelijen, Marsda TNI Purn. Prayitno Ramelan, menjelaskan jumlah pemilih di Indonesia sesuai rekapitulasi daftar hasil perbaikan ketiga (DPT HP3) Pemilu 2019, berjumlah 192.866.254 pemilih, terdiri dari 190.779.969 pemilih di dalam negeri dan 2.086.285 pemilih di luar negeri.
BACA JUGA: KPU Sebut Ada Potensi Kecurangan Pemilu
Kasus surat suara tercoblos di Malaysia jumlahnya diberitakan sekitar 40.000 lembar lebih di dua tempat.
Dalam teori conditioning, kata Prayitno, jumlah yang ditarget untuk pengkondisian tidak perlu banyak, tetapi harus mampu menarik perhatian media, efek psikologisnya harus besar.
BACA JUGA: Sekjen PBB Minta Pemerintah Copot Jabatan Rusdi Kirana
Menurutnya, hal ini mirip dalam menilai dan menganalisis serangan teror dari persepsi intelijen, korban tidak perlu banyak, dengan bom yang kecil saja berita jadi besar. Dalam kasus surat suara tersebut, yang diharapkan menjadi efek merusak adalah berita kecurangan, inilah bagian pokoknya.
"Secara bodoh saja kalau kita mau berpikir, untuk apa ada upaya Paslon 01 dan caleg NasDem (Davin Kirana) harus main kotor di Malaysia?" katanya.
BACA JUGA: Pemilih Tambahan Disebar ke TPS – TPS Reguler
Dari data KPU RI, DPT Malaysia jumlahnya 985 ribu lebih, terbanyak di luar negeri, disusul Tiongkok 465 ribu. Total DPT luar negeri 2.086.285 pemilih.
Apakah KPU atau paslon-01, atau NasDem mau mengambil risiko hancur nama untuk sesuatu yang tidak seimbang? "Jumlah maksimal 50.000 surat suara yang dimainkan itu dibandingkan dengan total DPT dalam negeri sebanyak 190 juta lebih, itu sangatlah kecil dan tidak berarti, tidak mempengaruhi kemenangan," katanya.
Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia menjadi lokasi penyimpanan resmi seluruh logistik Pemilu.
“Sedangkan tempat ditemukannya surat suara yang tercoblos di Selangor itu bukanlah tempat penyimpanan resmi. Dengan demikian masalah menjadi jelas dan nampak ada yang ingin membuat keruh suasana,” ucapnya.
Prayitno tidak ingin menuduh siapa yang salah atau siapa pelakunya. Kasus terjadi di luar negeri, dalam waktu singkat sulit untuk disidik. Tugas ini adalah bagian KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikannya.
Prayitno pun setuju dengan apa yang ditanyakan beberapa jurnalis asing, bahwa kasus ini diduga bagian dari upaya delegitimasi pemilu dan juga KPU. Bahkan, tokoh politik senior Amien Rais juga sudah menyatakan tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi.
“Tuduhan kecurangan sebagai strategi yang diimplementasikan menjadi langkah taktis, adalah jurus pamungkas bila kalah. Nah, narasi dicurangi, pengerahan people power itu berpotensi penciptaan chaos," tuturnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Pemilu, Pertamina Gelar Apel Siaga Serentak
Redaktur & Reporter : Adil