Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengomentari penjelasan politikus PDIP Eva Sundari, yang sebelumnya menyebut koleganya Adian Napitupulu mengatakan lebih cocok berada di DPR daripada duduk sebagai menteri di Kabinet Kerja Jilid II.
Menurut Emrus di internal partai manapun selalu ada faksi-faksi, di mana satu dengan yang lain saling berkompetisi, tentunya dengan elegan tanpa mengorbankan partai.
BACA JUGA: Video Detik-detik Kecelakaan Maut yang Menewaskan 4 Orang di JTTS
"Nah, dalam suatu kompetisi mereka akan menggunakan simbol-simbol yang indirectly (secara tidak langsung)," ujar Emrus kepada jpnn.com, Sabtu (19/10).
Artinya kata Direktur Eksekutif EmrusCorner ini, bisa saja ketika menyatakan 'lebih tepat di legislatif', artinya Adian jangan duduk di kursi eksekutif.
BACA JUGA: Korban MT Ternyata Banyak, Mulai Calon Pengantin hingga Penyedia Jasa, Parah!
"Dengan demikian mengurangi persaingan di eksekutif. Karena itu pandangan dari politikus dan dia berada satu partai, maka tidak tertutup kemungkinan ada kepentingan," ucapnya.
Saat kembali disinggung bahwa pernyataan tersebut dikemukakan Adian sebagaimana disampaikan Eva, Emrus tetap menyatakan hal senada.
BACA JUGA: Kecelakaan Maut di JTTS, 4 Penumpang Sedan Tewas Terbakar
"Ya bisa saja, tetapi kalau saya berpendapat dia (Adian) di mana saja bisa. Kalau di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) akan lebih bagus," ucapnya.
Emrus lebih lanjut mengatakan, dengan berada di eksekutif Adian dapat lebih berperan aktif mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Saya yakin dia bisa membuat terobosan dengan mengentaskan desa-desa tertinggal. Misalnya, sekian ribu desa dibangun selama lima tahun menjabat menteri," katanya.
Emrus optimistis Adian dapat mengubah desa tertinggal menjadi desa maju, karena memiliki kemampuan yang merakyat dan senantiasa memiliki gagasan-gagasan brilian berorientasi kerakyatan.
BACA JUGA: Akbar Tanjung: Terus Terang Saya Malu
"Saya berharap dia di posisi itu (Menteri Desa) dapat melakukan terobosan, sehingga periode depan tak ada lagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," pungkas Emrus.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang