jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan, reshuffle Kabinet Indonesia Maju bukan persoalan ingin atau tidak ingin.
Reshuffle, menurut Adian, adalah persoalan butuh atau tidak butuh melihat kondisi negara akibat pandemi virus Corona (COVID-19).
BACA JUGA: Adian Napitupulu: Saya Bergerak, ya Bergerak Saja
Meski demikian, hal tersebut menurutnya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo sepenuhnya.
"Partai semua sadar, hak itu ada di tangan presiden. Dia (Jokowi) juga tahu, tinggal diputuskan saja," ujar Adian dalam 'Bincang Santai Dengan Adian Napitupulu' yang disiarkan langsung di YouTube, Kamis (23/7).
BACA JUGA: Adian Napitupulu: Saya Bilang, Pak Presiden, Ampun, Mohon Maaf
Adian kemudian menjabarkan hasil survei sejumlah lembaga yang dirilis sepanjang Juli.
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan 72,9 persen responden menganggap perlu adanya reshuffle dalam kabinet Jokowi.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk 51 Ribu PPPK, Tinggal Sedikit Lagi
Kemudian, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 69,6 persen responden menganggap perlu adanya reshuffle.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis 64,8 responden setuju Jokowi reshuffle kabinet.
Hasil survei Charta Politika menunjukkan 73,1 persen responden setuju reshuffle.
"Ini rakyat yang minta, rakyat yang sedang terancam kelaparan, yang khawatir terhadap masa depannya, yang sudah di-PHK," ucapnya.
Pentolan aktivis'98 ini kemudian mengaitkan kondisi yang ada, dengan sikap presiden yang marah pada saat rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Adian menyatakan setuju ketika presiden marah untuk 257 juta rakyat Indonesia. Marah untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk keluarganya.
"Marahlah sekeras-kerasnya selama itu bukan untuk kepentingan dirimu, keluargamu. Marahlah sekeras-kerasnya agar rakyatmu selamat. Lakukanlah yang terbaik, reshuffle, reshuffle-lah, saya setuju kalau itu dianggap baik. Kalau tidak mau me-reshuffle menteri, marahi saja setiap hari," ucapnya.
Adian lalu membeberkan data yang menunjukkan sepanjang Februari-Juli 2020, sebanyak sembilan perusahaan BUMN melakukan PHK dan merumahkan 3.225 karyawan.
Adian khawatir, jika presiden tidak segera melakukan langkah terobosan, kondisi akan bertambah buruk.
"Do something, Pak Presiden, jangan sampai kemudian datanya berkembang menjadi naik. Please Pak Presiden, buatlah sesuatu. Marahlah, kalau perlu marahlah setiap hari," pungkas Adian. (gir/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang