jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat (FPD) DPR RI Irwan membalas sentilan legislator PDIP Adian Napitupulu terhadap partai berlambang bintang mercy yang mengkritik kenaikan harga BBM bersubsidi era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adian sebelumnya meminta Demokrat belajar lagi soal matematika dan sejarah sebelum mengkritik kenaikan harga BBM, agar bisa membuat perbandingan yang logis tidak anti logika dan ahistoris.
BACA JUGA: Seorang Jemaah LDII Dibunuh Secara Sadis, Pelaku Menenggak Miras Sebelum Beraksi, Motifnya
"Saya kira Bung Adian perlu belajar sejarah lagi. Jangan mendadak buta dan tuli sejarah. Jasmerah, kata Bung Karno," ujar Irwan membalas kritik Adian melalui keterangan yang diterima, Kamis (8/9).
Anggota Komisi V DPR itu menyinggung pada era Presiden SBY, PDIP getol menolak kenaikan BBM, bahkan hingga menangis dan mengkonsolidasi massa di jalanan.
BACA JUGA: Adian Minta Demokrat Belajar Matematika Sebelum Kritik Harga BBM
"Akan tetapi kenapa kini mereka malah mendukung? Sementara harga minyak dunia turun, sedangkan komponen utama harga BBM dari harga minyak dunia dan kurs yang berlaku," tutur Irwan.
Politikus yang beken disapa Iwan Fecho itu mengatakan masyarakat saat ini sedang susah akibat terkena dampak kondisi global, sehingga rakyat seharusnya dibantu, bukan malah diminta ikut menanggungnya.
BACA JUGA: Rumah DP 0 Rupiah Diolok-olok, Reaksi Anies Baswedan Tak Disangka, Begini Kalimatnya
Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu mengatakan kemampuan daya beli masyarakat tidak bisa disamaratakan seperti logika berpikir Adian. Terlebih, upah minimum provinsi (UMP) juga berbeda-beda di tiap daerah, sedangkan harga BBM sama secara nasional (simetris).
"Cara pikirnya (Adian, red) tidak NKRI. Bagaimana nasib masyarakat dengan UMP yang tergolong kecil? Mereka tentunya akan kesusahan dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini," tutur Irwan.
Ketua DPD Demokrat Kaltim itu menyebut pemerintah seharusnya memikirkan juga dampak asimetrisnya dari berbedanya UMP dan kemampuan masyarakat. "Jadi, (Adian) perlu belajar matematika lagi," lanjutnya.
Wakil sekjen DPP Demokrat itu juga menekankan kenaikan BBM di era pemerintahan SBY dilakukan hati-hati. Presiden Keenam RI itu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatnya pendapatan per kapita 13 persen, pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen, dan pengangguran turun 5,7 persen.
Terakhir, Irwan menyarankan daripada menaikan harga BBM bersubsidi, pemerintahan Jokowi lebih baik membangun sistem subsidi bahan bakar minyak yang tepat sasaran, yang diakui pemerintah menjadi permasalahan utamanya.
"Seharusnya masalah itu yang diperbaiki dan dicari solusi, kenapa menaikkan harga BBM yang dampaknya harus ditanggung seluruh rakyat yang daya belinya berbeda-beda," kata Irwan Fecho. (fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam