JAKARTA -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar mediasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait hasil verifikasi peserta pemilu 2014. Dalam kesempatan itu KPU diwakili oleh kuasa hukumnya, pengacara senior Adnan Buyung Nasution.
Namun belum usai mediasi dilakukan, Adnan tiba-tiba walk out dari ruang sidang. Ia menolak untuk melanjutkan tugasnya sebagai kuasa hukum. Advokat senior itu menilai KPU telah bersikap tidak profesional. Pasalnya, ia tidak diberikan surat kuasa yang sah untuk mewakili KPU dalam proses mediasi.
"Saya tidak diberi surat kuasa yang sah, ini surat kuasa untuk mediasi dengan PDK bukan PBB," ujar Adnan kepada wartawan saat hendak meninggalkan gedung Bawaslu, Senin (21/1).
Adnan juga menilai mediasi ini sebagai hal yang sia-sia. Pasalnya, KPU ogah berkompromi dengan parpol-parpol yang tidak lolos verifikasi.
"Karena KPU tidak ada agenda sidang pleno lagi, mengkaji atau menilai kembali, apa itu masih ada peluang menambah partai lain," imbuh mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.
Lebih jauh Adnan menegaskan, upaya mediasi seharusnya berfungsi untuk mencari kesepakatan antara dua belah pihak. Namun, jika salah satu pihak ngotot merasa paling benar maka tidak ada gunanya melakukan mediasi.
"Kalau kayak gini lebih baik langsung saja diputuskan oleh Bawaslu mana yang benar, tidak perlu mediasi kalau sejak awal sudah pasang kuda-kuda.Saya melihatnya, capek juga," tegasnya. (dil/jpnn)
Namun belum usai mediasi dilakukan, Adnan tiba-tiba walk out dari ruang sidang. Ia menolak untuk melanjutkan tugasnya sebagai kuasa hukum. Advokat senior itu menilai KPU telah bersikap tidak profesional. Pasalnya, ia tidak diberikan surat kuasa yang sah untuk mewakili KPU dalam proses mediasi.
"Saya tidak diberi surat kuasa yang sah, ini surat kuasa untuk mediasi dengan PDK bukan PBB," ujar Adnan kepada wartawan saat hendak meninggalkan gedung Bawaslu, Senin (21/1).
Adnan juga menilai mediasi ini sebagai hal yang sia-sia. Pasalnya, KPU ogah berkompromi dengan parpol-parpol yang tidak lolos verifikasi.
"Karena KPU tidak ada agenda sidang pleno lagi, mengkaji atau menilai kembali, apa itu masih ada peluang menambah partai lain," imbuh mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.
Lebih jauh Adnan menegaskan, upaya mediasi seharusnya berfungsi untuk mencari kesepakatan antara dua belah pihak. Namun, jika salah satu pihak ngotot merasa paling benar maka tidak ada gunanya melakukan mediasi.
"Kalau kayak gini lebih baik langsung saja diputuskan oleh Bawaslu mana yang benar, tidak perlu mediasi kalau sejak awal sudah pasang kuda-kuda.Saya melihatnya, capek juga," tegasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Serap Anggaran 96,92 Persen, DPR Apresiasi Kemendagri
Redaktur : Tim Redaksi