JAKARTA - Komisi II DPR menyatakan apresiasi terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kemampuan penyerapan anggarannya selama tahun 2012 sebesar 96,92 persen.
"Sebagai mitrakerja, Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang mampu menyerap anggaran sebesar 96,92 persen setara dengan
Rp16.698.880.388.000 dari total anggaran Rp17.229.179.084.000," kata Ketua Komisi II, Agun Gunandjar Sudarsa, saat RDPU dengan Mendagri Gamawan Fauzi di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (21/1).
Prestasi ini lanjut Agun, hendaknya dapat dipertahankan bahkan melebihi pencapaian penyerapan pada tahun-tahun berikutnya dengan tetap memerhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.
Selain itu, Komisi IIDPR juga meminta Kemendagri melakukan percepatan penyelesaian sisa pencetakan blanko berbasis chip, personalisasi dan distribusi e-KTP kepada masyarakat.
"Terkait dengan penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pemilu 2014 sebagai bahan dasar pemutakhiran data pemilih dan menentukan alokasi kursi-kursi DPRD I dan DPRD II, Komisi II mengingatkan Kemendagri agar penuh hati-hati dalam penyediaan data sehingga tidak ada daerah yang dirugikan," imbuhnya. (fas/jpnn)
"Sebagai mitrakerja, Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang mampu menyerap anggaran sebesar 96,92 persen setara dengan
Rp16.698.880.388.000 dari total anggaran Rp17.229.179.084.000," kata Ketua Komisi II, Agun Gunandjar Sudarsa, saat RDPU dengan Mendagri Gamawan Fauzi di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (21/1).
Prestasi ini lanjut Agun, hendaknya dapat dipertahankan bahkan melebihi pencapaian penyerapan pada tahun-tahun berikutnya dengan tetap memerhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.
Selain itu, Komisi IIDPR juga meminta Kemendagri melakukan percepatan penyelesaian sisa pencetakan blanko berbasis chip, personalisasi dan distribusi e-KTP kepada masyarakat.
"Terkait dengan penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pemilu 2014 sebagai bahan dasar pemutakhiran data pemilih dan menentukan alokasi kursi-kursi DPRD I dan DPRD II, Komisi II mengingatkan Kemendagri agar penuh hati-hati dalam penyediaan data sehingga tidak ada daerah yang dirugikan," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Berharap DPT Tak Lagi Diributkan
Redaktur : Tim Redaksi