"Apalagi daerah yang terindikasi kemaraunya panjang, ini butuh sistem pengairan yang lebih baik lagi," kata Herman saat memimpin rombongan Komisi IV DPR saat kunjungan kerja ke Bendungan Ir. H Djuanda, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (5/10).
Herman menambahkan, hal yang menjadi perhatian Komisi IV DPR adalah daerah-daerah yang saat kemarau kekeringan namun ketika musim hujan justru kebanjiran. Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, hasur ada sistem pengelolaan air.
"Sehingga, pada waktu musim kemarau tidak kekeringan, produksi beras bisa terus berlangsung dan saat musim hujan sebagian air bisa ditampung," ucapnya.
Karenanya Herman juga menegaskan, Komidi IV yang membidangi pertanian akan memastikan bahwa sumber-sumber air dan waduk yang ada telah dikelola dengan baik. "Kita ingin pastikan betul, dengan semakin besarnya tuntutan ketahanan pangan, berdaulat pangan dan mandiri pangan, tentunya faktor-faktor produksinya harus mendukung. Syarat utama yang paling vitalnya itu adalah air," ujarnya.
Menurut Herman, di seluruh Indonesia saat ini hampir 55 persen saluran irigasi dalam kondisi rusak. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena berimplikasi pada ketersediaan air. "Termasuk ketersediaan air dari waduk untuk dialirkan ke pertanian, ini juga harus menjadi perhatian serius," tegasnya.
Disebutkannya, untuk membangun dan merawat saluran irigasi dibutuhkan dana Rp 16 triliun. Hanya saja saat ini anggaran yang tersedia baru mencapai Rp5 triliun. "Rp4 triliun di Kementerian PU, dan Rp1 triliun di Kementerian Pertanian," jelas dia.
Sedangkan Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta Jatiluhur, Eddy A. Jayadireja, mengungkapkan, ada beberapa titik saluran irigasi yang mengalirkan air dari Bendungan Djuanda yang harus dibenahi. "Sekarang memang mengalir bagus, tapi tidak optimal. Kalau mau bagus, harus 100 persen," ujarnya.
Eddy menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementrian PU. "Niat dan semangat kita sama, pangan menjadi prioritas," katanya.
Dirjen Sarana Prasarana Kementan, Sumarjo Gatot Irianto menambahkan, kunci untuk mensukseskan swasembada beras memang ketersediaan air. "Kalau air akan dialirkan, butuh saluran yang harus dibangun," katanya.
Diakui Gatot, kepedulian pemerintah daerah akan irigasi setelah era otonomi daerah memang berkurang, Sebab, Pemda tidak mampu menganggarkan biaya pembangunan dan perawatan irigasi yang memang butuh dana besar. "Atau tidak dianggap prioritas," tegasnya.
Karenaya perbaikan irigasi dipiroritaskan di sentra-sentra andalan pertanian padi seperti kawasan Pantura Jawa. "Kalau air bisa dimanfaarkan, hasil akan bagus dan produksi makin murah," terangnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiket KA Ekonomi Ludes
Redaktur : Tim Redaksi