jpnn.com - JAKARTA - Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa meminta agar partainya segera menggelar rapat pleno dewan pimpinan pusat (DPP) untuk membahas jadwal pelaksanaan musyawarah nasional (munas) partai berlambang beringin itu. Pasalnya, Agun mencurigai adanya skenario tidak demokratis dari kubu Aburizal Bakrie untuk memangkas calon-calon ketua umum yang akan maju di munas nanti.
Kecurigaan Agun itu didasari hasil rapat konsultasi Golkar yang memutuskan penyelenggaraan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Yogyakarta pada 17-19 November mendatang, dan upaya mempercepat munas pada 27 November nanti. Anehnya, saat ini para ketua di DPP Golkar sudah dimintai laporan pertanggungjawaban yang akan diserahkan diputuskan dalam rapimnas.
BACA JUGA: Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Korupsi dan Kemiskinan
“Dalam skenario mereka, munas akan digelar pada tanggal 27 november di Bandung. Saya berpandangan bahwa ini langkah mau menang sendiri dengan cara yang tidak demokratis, di antaranya dengan mempersiapkan bahan munas untuk diputuskan di rapimnas,” kata Agun di Jakarta, Senin (10/11)
Selain itu, Agun mencium adanya sekenario untuk memasang syarat dukungan minimal bagi calon Ketua Umum Golkar. Yakni mengantongi dukungan minimal 10 Ketua DPD I Golkar (tingkat provinsi) dan 30 persen dari jumlah DPD II (tingkat kabupaten/kota).
BACA JUGA: Tessy Bisa Direhabilitasi, Tapi Proses Hukum Jalan Terus
Menurut Agun, usulan syarat itu jelas menunjukkan ada pihak yang tak siap bersaing. “Jelas ini cara-cara penakut yang tidak siap berlaga dengan memotong kesempatan orang lain agar depat nyelonong sendirian, ujung-ujungnya aklamasi,” tudingnya.
Karenanya, lanjut Agun, dirinya selaku inisiator Gerakan Regenerasi Kepemimpinan akan bertemu dengan Dewan Pertimbangan Golkar dan para calon ketua umum untuk mendesak diadakannya rapat pleno DPP. Mantan Ketua Komisi II DPR yang juga akan maju sebagai calon Ketua Umum Golkar itu menegaskan bahwa jadwal munas harus dibahas secara demokratis.
BACA JUGA: Harapkan Jokowi Pilih Jaksa Agung Perempuan
“Ini untuk membahas dan memutuskan waktu dan jadwal munas yang sesuai AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga, red). Munas tidak hanya memilih ketua umum, tapi juga memutuskan hal-hal strategi berkenaan dengan tantangan lima tahun ke depan masa depan Partai Golkar, pemerintahan dan negara menuju cita-cita Proklamasi 1945,” pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dipanggil Kejagung, 4 Saksi Korupsi Puskesmas Tangsel Mangkir
Redaktur : Tim Redaksi