jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo menegaskan aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) partainya tidak mengenal yang namanya presidium.
Ini menyikapi pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dibentuk Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono Cs, Selasa (25/11).
BACA JUGA: Golkar Dinilai Mirip Anak Perusahaan Bakrie Group
"(Presidiun) tidak ada dalam AD/ART. Biar nanti dikaji oleh Mahkamah Partai," kata Firman di gedung DPR Jakarta, Rabu (26/11).
Dia menegaskan pembentukan presidium itu hanya bentuk ketidakpuasan Agung Laksono Cs dengan keputusan Rapimnas Golkar yang telah menetapkan Munas IX diadakan di Bali, 30 November 2014.
BACA JUGA: Apresiasi Langkah Antisipatif KPU Jika DPR Tolak Perppu Pilkada
"Ini kelompok tidak puas dengan keputusan Rapimnas. Kalau Januari Rapimnas lagi, itu tidak bisa mngambil keputusan," tegasnya.
Karena itu, jika memang Agung Laksono Cs tidak puas dengan hasil Rapimnas, Firman menyarankan mereka mengadu ke Mahkamah Partai. Terkait pemecatan sejumlah kader Golkar juga bisa digugat ke pengadilan.
BACA JUGA: Ingatkan Pihak Luar Tak Ganggu Golkar
Lagi pula menurut Firman, pelaksanaan Munas di Bali nanti merupakan keputusan Rapimnas yang sudah sah dan punya dasar kuat.
"Kembali ke dasar hukumnya. Munas tanggal 30 (November) melaksanakan amar putusan Rapimnas. Kalau tidak dilaksanakan malah Pak Ical justeru salah,". Jelasnya.
Sementara Bendahara Umum DPP Golkar Setya Novanto yakin akan ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi partainya. Saat ini, kata Ketua DPR itu, proses penyelesaian sedang dilakukan. Novanto juga mengaku akan menemui Ical.
"Ini dinamika di dalam Partai Golkar mudah mudahan ada jalan yang terbaik. Karena semua merupakan keluarga besar kita. Nanti saya akan ketemu dulu dengan Pak Ical. Kita akan bicarakan semuanya," tambah Novanto.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Cium Gelagat Pemerintahan Jokowi Recoki Golkar
Redaktur : Tim Redaksi