jpnn.com, JAKARTA - Vox Populi Vox Dei merupakan istilah yang kerap didengar dalam dunia politik.
Ungkapan dalam bahasa Latin itu diterjemahkan sebagai suara rakyat adalah suara Tuhan.
BACA JUGA: Ketua MPR Sebut 5 Masalah Demokrasi yang Harus Cepat Ditangani Sebelum Pemilu 2024
“Artinya, suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak Ilahi,” kata Praktisi Hukum Agus Widjojanto pada Jumat (25/8/2023).
Dia menjelaskan konteks dari perkataan ini adalah bahwa ucapan hakim yang meneguhkan suara para juri dalam perkara di pengadilan.
BACA JUGA: Unggulkan Prabowo-Hatta, Survei Vox Populi Dianggap Abal-Abal
Vox Populi, Vox Dei erat kaitannya dengan suatu sistem pemerintahan demokrasi.
Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, demokratia atau kekuasaan rakyat, yakni demos atau rakyat dan kratos atau kekuasaan.
BACA JUGA: Ratusan Milenial Surabaya Menyatakan Sikap Mendukung PAN di Pemilu 2024
Dalam perkembangannya sendiri, istilah Suara Rakyat Suara Tuhan banyak diadopsi oleh negara untuk kepentingan politik, termasuk Indonesia.
Agus mengatakan di Indonesia proses politik yang melibatkan rakyat secara langsung, misalnya pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan gubernur, pemilihan bupati/wali Kota, dan pemilihan anggota DPR/DPRD hingga DPD RI.
Menurut Agus, selama ini dianggap paling ideal dibandingkan melalui sistem perwakilan yang disebut-sebut kerap terjadi politik transaksional.
“Yang jadi pertanyaan besar, sesuai Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945, sekarang rakyat Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024. Calon presiden yang akan diusung misalnya, sebenarnya aspirasi rakyat atau aspirasi partai politik?” kata Agus Widjojanto.
Calon mahasiswa doktor hukum Universitas Padjajaran itu mengungkapkan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa 'Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik'.
Oleh karena itu, menjadi pertanyaan besar apakah memang calon yang diusung parpol merupakan kehendak rakyat sebagaimana ungkapan Vox Populi Vox Dei.
Menurut Agus, jika belajar dari gelaran pemilu paska reformasi, partai politik semestinya berpikir realistis.
Dalam kenyataannya capres maupun cawapres yang diusung tidak sepenuhnya merupakan kehendak rakyat. Pasangan calon yang diusung lebih justru ditentukan oleh partai politik, dalam hal ini ketua umum.
“Ini fenomena yang terjadi yang tidak bisa kita pungkiri. Mekanisme pencalonan yang terjadi saat ini membuat rakyat seolah dipaksa untuk memilih calon yang sudah ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,” kata Agus Widjojanto.
Di sisi lain, apabila mengacu Sila Keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" sebenarmya juga sudah sangat jelas.
Bahwa rakyat memberikan mandat kepada permusyawaratan perwakilan melalui sebuah Lembaga Negara bernama MPR RI.
Lembaga tertinggi selaku wakil rakyat ini selaras prinsip Vox Populi Vox Dei dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sistem perwakilan tersebut dibentuk dari awal oleh para pendiri Bangsa. Oleh karena itu, kondisi sistem ketatanegaraan saat ini, salah satunya terkait pemilu langsung dan kedudukan MPR merupakan pengingkaran dari Soko Guru yang telah dibangun dari awal oleh pendiri Bangsa," ucapnya.
Agus Widjajanto lantas menyinggung temuan penelitian William J. Chambliss dan Robert B. Seidman bahwa hukum suatu bangsa tidak bisa dialihkan begitu saja kepada bangsa lain (The Law Of Non Transferability of Law).
Berikut Ubi societas ibi ius ala Cicero, bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dengan kata lain, masyarakat suatu bangsa memiliki karakteristik yang berbeda.
"Indonesia sebagai bangsa, juga mempunyai karakteristik sendiri dalam hukum walaupun diakui bahwa Indonesia merupakan laboratorium hukum yang kaya, bertalian dengan adanya kesenjangan antara das Sollen dengan das Sein," katanya.
Pria asal Kudus Jawa Tengah itu menambahkan, Indonesia mempunyai karakter sendiri yang mengacu pada budaya bangsanya sebagai pengejawantahan seluruh nilai yang dikandung sila-sila Pancasila. Termasuk di dalamnya budaya musyawarah dan mufakat, budaya gotong-royong, budaya guyub.
Dia menyayangkan budaya tersebut tidak lagi tampak dari isi pasal dalam UUD 1945 yang telah diamendemen beberapa kali.
Pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat justru mengajarkan masyarakat akan budaya kebebasan menyerupai sistem demokrasi liberal.
"Benar apa yang pernah diramalkan oleh Prabu Jayabaya dalam jangka yang disadur oleh Pujangga penutup Ronggo Warsito, bahwa zaman ini adalah zaman Kolo Bendu, zaman yang tidak teratur. Zaman edan yang hanya berpegang pada kepentingan politis dalam semua lini, layaknya sistem liberal,” ujar Agus Widjajanto.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari