jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pengelolaan demokrasi di Indonesia menyisakan sejumlah persoalan, yang menjadi pekerjaan rumah, baik dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
Menurut Bamsoet, persoalan dalam demokrasi dipicu beberapa hal.
BACA JUGA: Ketua DPD RI: Kembali ke Sistem Demokrasi Pancasila, Bukan Berarti Balik ke Era Orde Baru
“Persoalan pertama, adalah regresi demokrasi. Banyak pengamat menilai, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kualitas. Terutama pada indeks budaya politik, partisipasi publik, dan kebebasan berpendapat,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Kebangsaan bertema “Revitalisasi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024” pada Rabu (23/8).
Acara itu dihelat secara hybrid, dengan studio utama di Gedung DPP LDII, Senayan, Jakarta, diikuti 230-an titik studio mini se-Indonesia dengan 1.500 peserta.
BACA JUGA: Anggota DPR Berharap Angkatan Siber Memperkokoh Kedaulatan Negara dan Demokrasi
Persoalan kedua, menurut Bamsoet terdapat persoalan politik identitas.
“Dalam tiga edisi terakhir pemilu, telah terjadi polarisasi politik yang begitu besar. Selama masih memanfaatkan kebencian untuk mendulang suara, maka hal itu akan terus terjadi,” ujarnya.
BACA JUGA: Detik-Detik Prajurit TNI Tangkap 8 Geng Motor XTC Bersenjata Tajam, Sukurin
Ketiga idalah persoalan politik uang dan keempat adalah penilaian publik terhadap integritas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemilu.
“Terdapat beberapa temuan, seperti kontroversi proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Di mana, terjadi kebocoran nama-nama anggota terpilih, sehari sebelum fit and proper test. Kemudian, dugaan tindak kecurangan verifikasi faktual partai politik. Serta, lemahnya pengawasan oleh rakyat pasca pemilu,” jelasnya.
Dia menilai semua itu diakibatkan beberapa hal, seperti program pendidikan kewarganegaraan yang tidak memadai.
“Munculnya polarisasi politik, dan ketiga, informasi kinerja pemerintah yang tidak mudah diakses atau dimengerti,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Bamsoet, agenda revitalisasi demokrasi, bermuara pada satu tujuan besar, yakni mengembalikan demokrasi pada rakyat.
“Mengembalikan cara pandang dan perlakuan, bahwa demokrasi, kedaulatannya di tangan rakyat,” sambungnya.
Langkah strategisnya ialah memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
“Kedua, meminimalkan politik identitas dalam Pemilu. Ketiga, menyusun program-program riil bagi masyarakat oleh para elit politik. Keempat, memberikan dukungan terhadap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, untuk menjaga integritas mereka,” imbuhnya.
Kelima, dia menilai revitalisasi demokrasi paling penting adalah, mendorong segenap elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
“Ilmuwan menyepakati, demokrasi modern adalah popular control. Di mana, semua urusan publik senantiasa dalam pengawasan rakyat, sang pemilik kedaulatan,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.
Dia menilai revitalisasi demokrasi bertujuan mencegah, jangan sampai bangsa dan negara Indonesia rusak oleh agenda lima tahunan pemilu.
Momen pemilu yang merupakan pesta demorkasi selalu terjadi ketegangan.
“Terlebih, di dunia digial, yang menjadikan masyarakat bingung, apa yang sedang terjadi,” pungkasnya.
Untuk itu, dia menegaskan warga LDII harus menjadi motor tetap tegaknya Republik Indonesia.
“Walaupun pemilu dalam kondisi yang panas,” jelas Chriswanto.
Dia melanjutkan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, harus berpikir secara jernih. Tidak memilih berdasarkan isu saja, tetapi rasional.
“Maka LDII memiliki tagline netral aktif. Netral tidak berpihak pada golongan tertentu. Aktif mendorong warganya untuk melaksanakan pemilu, tidak golput,” katanya.
Webinar tersebut merupakan bagian dari “Road to Rakernas LDII 2023”, yang akan dihelat pada tanggal 7-9 November 2023.
Narasumber webinar di antaranya, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Yudi Latif, Senior Advisor Paramadina Public Policy Institute Abdul Malik Gismar, dan Ketua Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP LDII Ardito Bhinadi. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Petugas Kebersihan Curi Puluhan HP Sitaan Bea Cukai Batam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi