jpnn.com, SURABAYA - DPRD Jawa Timur menargetkan tahun depan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa total coverage semua masyarakat di Jatim.
Ini lebih awal dari target pemerintah pusat yang mencanangkan pada 2019 untuk menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BACA JUGA: BPJS dan RS Swasta Bercerai, RSUD Kelabakan
Menurut Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono, kinerja BPJS hingga saat ini belum memuaskan.
Padahal telah memasuki tahun keempat beroperasi, tapi keanggotaan masih 50 persen.
Semestinya jumlah kepesertaan telah mencapai 70 persen.
"Seharusnya kepesertaannya sudah bertambah banyak. Namun ini kepesertaannya baru separuhnya," ujar politikus fraksi Demokrat DPRD jatim ini.
Dia melanjutkan, masih sedikitnya kepesertaan anggota ini karena kepercayaan yang kurang terhadap BPJS.
Baik itu yang mendaftar secara mandiri maupun kolektif.
Untuk itu, DPRD mendorong dilakukannya pilot project di tiga daerah demi menyukseskan hal tersebut.
Ketiga daerah yang ditunjuk adalah Kota Mojokerto, Kota Kediri dan Banyuwangi. Diharapkan ketiganya menjadi contoh.
"Kami memang ingin pilot project ini sukses. Kalau di kota besar, seperti Surabaya, susah nanti. karena terlalu besar penduduknya. Jika hasilnya bagus, selanjutnya akan di copy di daerah lain," urainya.
Agung menargetkan, pada semester dua 2017, proyek total coverage ini bisa sukses.
Dengan begitu, awal tahun bisa seluruhnya kepala daerah dikumpulkan guna menyontoh yang dilakukan ketiga daerah.
"Saat ini masih satu H yang sukses. Semestinya ada empat H, yakni happy BPJS, happy pasien, happy provider (puskesmas dan rumah sakit) dan dokter atau dinas kesehatan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Regional VII Jatim Handaryo menambahkan, anggota BPJS di Jatim saat ini masih 57 persen dari jumlah penduduk.
Yaitu sekitar 23,3 juta jiwa dari 40 juta yang terdaftar di Dinas Kependudukan setiap kabupaten/kota.
"Kami akan kejar kekurangannya ke depannya. Hingga target kami 2019 selesai," kata Handoyo.
Kendati demikian, dia mengaku tidak mudah mewujudkan hal itu sendiri.
Untuk itu, perlu ada bantuan dari pemerintah daerah. Diharapkan dengan dicetuskannya pilot project ini bisa sukses.
"Mudah-mudahan dengan bantuan Pemprov bisa meningkat. Kami tidak bisa lakukan sendiri, rumah sakit dan kebutuhan kamar serta kasur pasien disediakan oleh pemerintah," tandas Handoyo. (pul/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia