jpnn.com - JAKARTA – Ahli keamanan siber mendorong Pemerintah Indonesia menyusun kerangka pengembangan teknologi pengumpulan data dan layanan digital secara serius menuju citizen portal.
Dia mengatakan bahwa itu penting untuk mewujudkan kemandirian Indonesia secara digital.
BACA JUGA: Pakar IT Ahmad Faizun Getol Mendorong Internet Mandiri
Menurutnya, keunggulan teknologi industri informasi sebagai pemicu kemandirian suatu bangsa, dapat berkaca dari Korea Selatan.
Sebab, industri teknologi informasi Korea Selatan dilengkapi dengan industri konten yang dibangun secara matang dan berkelanjutan.
BACA JUGA: MobileCom Dorong Siswa IDN Menjadi Ahli IT Berakhlak Baik
Hasilnya, Korea Selatan terbukti mampu menyaingi Amerika Serikat sebagai produsen gawai Apple, sinetron dan film layar lebar Hollywood.
Faizun menggarisbawahi bahwa hanya dengan teknologi informasi tepat guna, pemerintah akan mampu memonitor seluruh pendapatan negara lewat konsolidasi data PPN dan pendapatan perusahaan, serta pengawasan pembelanjaan negara melalui seluruh kanal kementerian, pemerintah pusat dan daerah.
BACA JUGA: Ketua KIP Apresiasi Layanan Digital Kementan
Faiz, panggilan akrab Ahmad Faizun mengatakan portal layanan satu pintu untuk investasi dan layanan usaha OSS Indonesia adalah suatu upaya yang baik, terutama apabila ditingkatkan sampai kelayanan individu untuk integrasi data lebih baik dari seluruh layanan pemerintah, seperti pajak, PBB, PBN, SIM, STNK, BPKB, sekolah, akta lahir dan lainnya.
Komisaris Maplecode.id, perusahaan yang bergerak di bidang IT, ini menyebut kemandirian secara teknologi dapat dimulai melalui satu identitas untuk seluruh layanan tersebut.
Faiz mengemukakan bahwa teknologi e-KTP dengan sudah dilengkapi dengan perekaman data biometrik dapat digunakan untuk alat pembayaran dan alat anti pemalsuan identitas.
Selain data biometrik sebagai alat pembayaran dan keperluan administrasi, pemerintah juga didorong untuk memperbanyak keberadaan CCTV yang terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, lanjut Faiz, kontrol negara atas keselamatan berbasis pergerakan warga negara dapat makin mumpuni.
Menurut Faiz, rekaman CCTV ini tentunya selain antisipasi keamanan sekaligus mempercepat proses identifikasi pengungkapan sebuah kasus hingga pembuktian di pengadilan.
“Apabila kita melihat ke China, pengumpulan data secara biometrik, dilengkapi dengan pemasangan CCTV di seluruh negeri, memungkinkan negara untuk memonitor pergerakan warganya, sebagai upaya untuk mencegah kejahatan yang sering timbul di titik–titik rawan, seperti kejahatan human trafficking, perampokan, pencurian dan penipuan,” kata Faiz melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/10).
“Penggunaan teknologi yang tepat biaya akan memungkinkan rekonstruksi kejahatan yang sekarang banyak diliput media massa untuk dapat diputar ulang di pengadilan untuk mendapatkan fakta yang tidak bisa direkayasa dari kejadian sesungguhnya,” tambahnya.
Melansir data website tooltester yang dikeluarkan Juli 2022 lalu, Faiz memaparkan China disusul Amerika menempati posisi sebagai negara terbaik atas pemantauan CCTV terhadap warga negaranya. Singapura bahkan menempati posisi keempat dunia di bawah Inggris atas pemantauan aktivitas warga negaranya.
“Indonesia, masih jauh ketinggalan dalam hal monitor warganya dari sisi CCTV. Namun, seyogianya, Indonesia juga memiliki kemandirian tidak hanya dari surveillance secara fisik, tetapi juga, online surveillance. China sudah memiliki kemandirian secara digital di tingkat ini, dengan terbukti mampu untuk melarang korporasi raksasa dunia untuk mengumpulkan data dari penggunanya,” kata Faiz.
Dia menegaskan bahwa kemandirian digital sudah menjadi hal mutal bagi bangsa Indonesia. “Hal yang perlu dibangun agar kita tidak menyebarluaskan perilaku dan polda tindak laku digital kita ke bangsa lain,” paparnya.
Faiz meyakini kemandirian terhadap teknologi juga akan berdampak pada swasembada di segala sektor.
Menurutnya,Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan akan bahaya laten resesi 2023.
Oleh karena itu, dalam kegiatan presidensi G20 Bali, prioritas isu utama yang diangkat adalah Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Digital dan Transisi Energi Berkelanjutan.
“Namun, dari kacamata kami selaku pengamat dan pelaku pasar di tingkat mikro, program kerja tidak hanya dapat berhasil bila hanya dicanangkan dan didengungkan di tingkat tinggi, tingkat pemerintah dan tingkat antarnegara. Perlu diwujudkan ke dalam program-program strategis-taktis yang mampu menjawab tantangan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik untuk menunjang slogan “pulih bersama”,” ungkapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai komisaris utama perusahaan minuman mineral beroksigen ini menilai kelemahan Pemerintah Indonesia selama ini, tidak pernah memiliki ukuran keberhasilan suatu program dilaksanakan. Hal ini berefek masih banyaknya rakyat yang berada dalam kebingungan atas ke mana larinya pajak yang mereka bayarkan.
“Program pertanggungjawaban dari anggaran APBN yang mencapai Rp 3.000 triliun. Sudah selayaknya pemerintah memilik sistem pelaporan kinerja realisasi APBN yang diukur dari pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan efisiensi, dengan penggunaan teknologi digital,” pesannya.
Menurut Faiz, meski kemandirian teknologi menjadi salah satu poin penting dalam swasembada dalam berbagai bidang, namun upaya penanggulangan resesi juga memerlukan berbagai program lain yang dijalankan secara transparan disertai baiknya praktik tata kelola.
Sebagai contoh, Amerika di masa kepemimpinan Presiden Barack Obama membeberkan secara transparan mengenai program yang dijalankan, baik yang berhasil maupun tidak hingga apa yang berkelanjutkan di kepemimpinan presidenan berikutnya.
“Ini bukan yang terbaik, tetapi AS adalah salah satu negara yang keterbukaan informasinya dapat dicontoh. Masyarakat Indonesia perlu memiliki suatu wadah secara digital, sehingga program yang diusung pemerintah menjadi sudah yang dimiliki rakyat,” katanya.
Singkatnya, Faiz berharap pemerintah mewujudkan kemandirian teknologi informasi sebagai bagian dari program swasembada 5.0 yang meliputi berbagai sektor, termasuk pangan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, hingga finansial. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi