jpnn.com, MALANG - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan kendati lahir jauh era kemerdekaan, generasi muda tetap harus menjaga persatuan bangsa. Sambil mewaspadai ancaman proyek pecah belah bangsa dan negara oleh asing.
Menurut Basarah, proyek pecah belah bangsa yang kerap populer disebut “balkanisasi’’ itu sangat mungkin menimpa Republik Indonesia (RI).
BACA JUGA: Soal Azan Jihad, Begini Respons Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah
"Generasi muda harus belajar dari kisah kehancuran nagara-negara Balkan di tahun 1990-an," kata Basarah saat tampil sebagai pembicara utama Webinar Semiloka Wawasan Kebangsaan bertema “Aktualisasikan Persatuan, Wujudkan Generasi Bela Negara”, di Malang, Jawa Timur, Sabtu (19/12).
Ia menyebut dari satu negara besar Yugoslavia, lahir negara-negara kecil Serbia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Slovenia, Macedonia, Montenegro, dan Kosovo.
BACA JUGA: Ahmad Basarah: Setiap WNI Adalah Diplomat Bangsa
"Pecahnya negara besar ini tidak mungkin terjadi begitu saja, tentu ada desain politik tingkat tinggi di balik itu semua," jelas Basarah dalam webinar yang digelar Universitas Tribuwhana Tunggadewi Malang dan Gerakan Pendidik Bangsa itu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR, itu menambahkan Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam yang kaya raya.
BACA JUGA: Bela Negara Cara Terkini MPR Sosialisasikan Empat Pilar
Menurutnya, kekayaan luar biasa itu tentu menjadi magnet menggiurkan negara-negara kapitalis untuk menguasai SDA Indonesia.
Namun, Basarah menegaskan kalau Indonesia tetap menjadi negara kesatuan yang besar seperti sekarang, tentu negara-negara kapitalis itu sulit menguasai SDA di negeri ini.
Ia menegaskan sebagai negara kesatuan, Indonesia punya kebijakan yang sama untuk semua daerah.
"Kita bukan negara federal, tetapi, jika kepulauan di nusantara ini terpecah menjadi beberapa negara kecil, tentu mudah bagi para negeri kapitalis itu melakukan kolonialisme tersembunyi dan melakukan eksploitasi atas daerah-daerah itu," jelas Basarah.
Dia menjelaskan generasi muda harus terus terpanggil menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, agar ancaman proyek balkanisasi itu bisa dieliminasi.
Bahkan, ia menegaskan, bukan hanya hancurnya negeri balkan itu yang harus dijadikan pelajaran, tetapi juga kehancuran Suriah, Yaman, Iraq, Libya akibat konflik politik berbalut agama dan kesukuan.
"Kita punya Pancasila yang mempersatukan kebhinekaan kita, yang menjadi platform bersama ketika kita sebagai bangsa menghadapi kenyataan perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan," ungkap Basarah.
Dalam konteks bela negara itu, Basarah memuji apa yang dilakukan oleh Unitri dan Gerakan Pendidik Pancasila yang mengabdikan ilmu mereka kepada masyarakat untuk terus mempersatukan bangsa.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menambahkan menghubungkan ilmu pengetahuan dengan perbuatan inilah yang pernah dipuji oleh Presiden Soekarno saat menyampaikan pidatonya di Universitas Gajahmada, Yogyakarta pada 1951.
"Dalam pidatonya itu, Bung Karno mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik kehidupan manusia, atau praktik kehidupan bangsa, atau praktik kehidupan kemanusiaan. Buatlah ilmu ber-dwitunggal dengan amal,” jelas Basarah.
Sebagai penutup, doktor ilmu hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu mengajak generasi muda untuk mengimplementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
Basarah mengutip Pasal 6 Ayat 1 UU 23/2019, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
‘’Jika tekad bela negara ini merasuk dalam dada setiap anak bangsa, terutama generasi muda, saya optimistis untuk berpuluh tahun ke depan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terus berdiri, bangsa ini jauh dari perang saudara yang menyakitkan,’’ pungkas Basarah. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy