jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah berharap di usianya yang ke-54, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bisa meningkatkan posisi tawar politik dan ekonomi mereka di hadapan negara-negara dunia.
Menurut ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri itu, keunikan perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara ini serta potensi besar pertumbuhan ekonomi kawasan layak dijadikan alasan untuk meningkatkan posisi tawar itu.
BACA JUGA: Basarah Apresiasi Dukungan Forum Alumni Kelompok Cipayung terhadap Pemerintah Mengatasi Pandemi
"’Berbeda dengan European Union (EU), ASEAN memegang prinsip non-intervensi terhadap sesama anggotanya, termasuk non-intervensi di bidang ekonomi dan politik. Akibat prinsip ini, ASEAN jadi unik karena anggota asosiasi boleh menganut sistem demokrasi liberal, otoritarianisme, bahkan komunisme sekalipun," kata Ahmad Basarah di Jakarta, Rabu (11/8), merespons peringatan hari jadi ke-54 ASEAN 8 Agustus 2021.
Dia menyebut dengan adanya keunikan seperti itu, negara-negara Blok Barat dan Blok Timur jadi punya kepentingan besar terhadap ASEAN. Tidak adanya persyaratan agar negara-negara anggota mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk kepentingan bersama seperti yang dialami EU dan organisasi regional lain membuat ASEAN jadi elastis, dinamis, juga penuh tantangan.
BACA JUGA: Jokowi Datangi Terminal Grogol Petamburan, Membuka Kaca Jendela Mobil, Lalu Melambaikan Tangan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR itu mengatakan prinsip non-intervensionis pada dasarnya sesuai dengan prinsip utama yang dianut bangsa Indonesia, yakni kemerdekaan setiap bangsa. Tetapi di masa depan, di atas prinsip itu harus diletakkan prinsip kemanusiaan, seperti yang dinyatakan Bung Karno 'my nationalism is humanity'.
"Semangat kemanusiaan inilah yang nantinya bisa dijadikan alat oleh ASEAN untuk bersikap lebih tegas saat menghadapi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Myanmar," ucap Basarah.
BACA JUGA: Kegiatan Jokowi Menimbulkan Kerumunan Lagi, Irwan Fecho: Rakyat Butuh Keteladanan
Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang itu juga optimistis, jika keunikan regional yang dimiliki ASEAN diperkuat dengan prinsip kemanusiaan itu, ASEAN akan memiliki posisi tawar politik yang tinggi saat melihat krisis dunia seperti yang kini terjadi di Laut Cina Selatan (LCS).
Sementara, dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang baik, ASEAN juga memiliki posisi tawar ekonomi yang kuat berhadapan dengan organisasi-organisasi ekonomi dunia.
Diketahui, ASEAN saat ini menjadi blok ekonomi strategis setelah bersama Tiongkok, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Australia menandatangani Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Cooperation (RCEP).
Kemitraan itu dicetuskan dalam KTT ASEAN di Bali pada 2011 dan menjadi kemitraan dagang terbesar di dunia, mencakup 30,2 persen GDP dunia, 27,4 persen perdagangan dunia, serta 29,8 persen Foreign Direct Investment (FDI) dunia. Kerjasama ini turut mencakup 29,6 persen populasi dunia, serta mencakup 2,2 miliar calon konsumen.
"Dengan potensi ekonomi sebesar itu, ASEAN dan mitranya bisa punya posisi tawar menghadapi perkembangan di Laut Cina Selatan. Jangan sampai ketegangan antara blok Barat dan Tiongkok itu merugikan ASEAN dan RCEP. Bahkan, ASEAN idealnya dapat menjadi pihak yang turut mendorong penyelesaian persoalan di LCS, atau turut mendorong terciptanya keamanan dunia," tegas Ahmad Basarah.
Blok Barat dan Tiongkok kini mengalami ketegangan di LCS setelah Tiongkok potensial untuk menjadi hegemoni ekonomi baru dunia pada 2050. Pertumbuhan ekonomi negeri ini tetap berada di angka 2,3 persen di akhir 2020, ketika ekonomi seluruh dunia terkena pandemi Covid-19. Ini mendorong perhatian blok Barat yang mengkhawatirkan China menjadi pemain tunggal dalam perekonomian pascapandemi.
Ahmad Basarah juga mengingatkan, perjanjian kerja sama ekonomi ASEAN dalam kemitraan RCEP harus menjadi kemitraan yang menguntungkan seluruh anggota ASEAN. Dia berharap jangan sampai stabilitas negara di kawasan yang tercipta oleh prinsip non-intervensionis menjadi lahan subur bagi investasi sekaligus potensi konsumen dari negara-negara maju yang bermitra.
‘’Kemitraan harus saling menguntungkan dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan sampai muncul anggapan bahwa ASEAN menjadi kawasan untuk produksi karena buruh murah, serta lokasi menjual produk hasil produksi pada saat bersamaan," Jelas ketua umum PA GMNI ini.
Indonesia menjadi salah satu negara yang turut berkomitmen untuk mendirikan ASEAN, melalui deklarasi bersama di Bangkok pada 8 Agustus 1967 bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Perkumpulan ini semakin membesar dengan bergabungnya Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja. Hingga kini ASEAN beranggotakan 10 negara. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam