jpnn.com, TIGARAKSA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mendorong penguatan ketahanan desa secara sosial, budaya, politik, ekonomi dan terutama ideologi.
Menurutnya, jika ketahanan desa melemah, ideologi asing dikhawatirkan mudah masuk dan melakukan penetrasi yang membahayakan negara.
BACA JUGA: Ahmad Basarah: Isra Mi’raj Ingatkan Manusia Hindarkan Hoaks dan Fitnah
Ahmad Basarah menyebutkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelang mengamanatkan kebijakan pembangunan di desa harus bersandar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.
"Semua hal positif yang berkembang di desa-desa, itulah kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang harus diperkuat," kata Ahmad Basarah dalam forum 'Penyelenggaraan Kampung Wawasan Kebangsaan Angkatan I' di Provinsi Banten, Senin (20/2).
BACA JUGA: 2 Alasan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah Mendukung Masa Jabatan Kades Diperpanjang
Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, salah satu contoh kearifan lokal adalah terbangunnya suasana guyub penuh persaudaraan di antara penduduk desa berdasarkan adat istiadat, kepercayaan, serta agama yang dianut di desa tersebut.
Ahmad Basarah bangga bahwa di Provinsi Banten misalnya, indeks kerukunan umat beragama terus naik secara positif selama lima tahun terakhir.
Mulai dari 60,7 pada 2017 naik jadi 65,9 pada 2018, lalu puncaknya naik menjadi 69,6 pada 2021.
"Namun demikian, saya masih mendengar ada bibit ekstremisme di provinsi ini. Misalnya di Menes, para pelaku ekstremisme pernah mencoba melakukan penusukan terhadap mantan Menkopolhukam Wiranto," beber Ahmad Basarah.
Dia juga mendengar ada kasus penolakan pembangunan gereja di Cilegon dan Maja.
"Di sinilah kearifan lokal harus terus diperkuat," tegasnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengingatkan desa-desa di seluruh Indonesia adalah ujung tombak penyelenggaraan pembangunan nasional yang berada di garda terdepan pelayanan publik.
Itulah sebabnya pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong semua desa untuk maju dengan menyalurkan dana desa yang sangat besar.
Pada 2022 saja, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 68 triliun.
"Ini dana yang besar. Namun perlu saya ingatkan, hendaknya dana sebesar itu jangan hanya dipakai untuk membangun infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur ideologi. Jangan dikira penguatan ideologi tidak penting," pesan Ahmad Basarah.
Untuk itu, doktor bidang hukum tata negara lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu mengaku sangat gembira Provinsi Banten mendorong terbentuknya kampung-kampung wawasan kebangsaan di banyak tempat.
Menurut Basarah, dengan strategi yang dimotori Kepala Badang Kesbangpol Ade Riyanto itu, dia optimistis Banten akan menjadi provinsi teladan dengan ketahanan ideologi yang dapat diandalkan.
"Apalagi ke depan, Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham sudah bersepakat akan mendorong para kepala desa di seluruh Indonesia untuk menjadi hakim-hakim desa agar persoalan-persoalan di desa bisa diselesaikan secara kekeluargaan," ujarnya.
Penjabat Gubernur Banten Almuktabar dalam sambutannya mengaku punya agenda yang terstruktur, sistematis dan masif dalam memperkuat wawasan kebangsaan sampai titik terdepan di kampung-kampung.
"Kami sangat sadar, jika desa-desa kuat secara ekonomi, politik, juga budaya, maka kami di tingkat provinsi juga bisa tidur tenang," kata Almuktabar.
Selain Penjabat Gubernur Banten Almuktabar, acara tersebut juga dihadiri Komandan Korem 052/Wijayakrama Brigjen Putranto Gator Sri Handoyo, dan Camat Tigaraksa Rahyuni. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi