jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan Polri harus tetap berada di bawah presiden karena posisi institusi tersebut sangat strategis.
Ahmad Sahroni pun tegas menolak wacana Polri berada di bawah kementerian/lembaga.
BACA JUGA: Tjahjo Kumolo Tegaskan Polri tidak Perlu di Bawah KementerianÂ
"Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apa pun itu,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/1).
Politikus Partai NasDem itu mengatakan bangsa Indonesia harus memastikan bahwa Polri menjadi lembaga profesional dan independen
BACA JUGA: Irjen (Purn) Sisno: Usulan Menempatkan Polri di Bawah Kementerian Pemikiran Inkonstitusional
“Seperti yang kita tahu, polisi dengan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya.
Dia menilai jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi karena jabatan menteri adalah posisi politik.
BACA JUGA: Novel Baswedan Cs Selesai Menjalani Pelatihan Sebagai ASN Polri, Siap Memberantas Korupsi
"Dengan kinerjanya yang langsung berurusan dengan masyarakat, kita bisa bayangkan betapa rawannya apabila wewenang yang strategis ini berada di bawah sebuah kementerian. Padahal, kita tahu, kementerian itu banyak diisi politisi," ujarnya.
Sahroni tidak menginginkan Polri menjadi alat politik, sehingga posisi lembaga tersebut saat ini sudah tepat yaitu berada di bawah presiden.
Hal itu dikatakan Sahroni terkait pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen Agus Widjojo mengusulkan agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.
Agus mengatakan untuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri nantinya akan menaungi Polri. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy