BOGOR - Megaproyek waduk Ciawi terancam batal. Itu karena Pemprov DKI Jakarta mulai kesal dengan ulah warga Desa Cipayung, Kecamatan Ciawi, dan Desa Sukamahi dan Sukakarya, Kecamatan Megamendung, yang mematok tinggi harga tanahnya yang mencapai Rp15 juta per meter.
“Dibatalin saja. Waduk Ciawi itu cuma bisa menampung 17 persen air kok, kalau meluap tetap saja tumpahnya ke Jakarta,” tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut pejabat yang biasa disebutu Ahok, jika harga tanah di daerah tersebut dipatok dengan harga yang cukup tinggi, maka pihaknya akan memprioritaskan pembangunan sembilan waduk di Jakarta.
“Kalau begitu, mendingan kami bereskan Jakarta daripada mahal-mahal buat Waduk Ciawi. Sekalian saja ya tidak usah,” jelasnya.
BACA JUGA: Anak TK jadi Sasaran Pengedar Narkoba
Ahok menuturkan, anggaran pembangunan waduk di Ciawi tersebut memang menggunakan anggaran dari pemerintah pusat yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Tetapi untuk pembebasan lahannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.“Ini kan pusat yang bayar, kita bagian pembebasan lahan. Tetapi kalau diperas, kamu kira Pak Gubernur enggak pakai logika. Saya dengan Pak Gubernur sama, mau bangun waduk di Ciawi. Cuma kalau sulit bukan jadi prioritas. Kami prioritaskan membereskan waduk sisi utara, sheetpile dan pintu air laut yang baru,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan,NJOP atas tanah di Ciawi berada pada kisaran Rp300.000 per meter persegi. Oleh karena itu, ia berencana menemui Bupati Bogor untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kita itu kan pegang NJOP-nya, saya ndak usah bilang berapa. Artinya, kalau naik 10-20 persen dari NJOP, masih bisa lah. Kalau harga Rp300.000, tiba-tiba jadi Rp 15 juta, itu gimana? Mau bayar pakai apa?" kata Jokowi.
Seperti diketahui, Waduk Ciawi dan Sukamahi akan dibangun pada 2015 dengan anggaran sekitar Rp1,9 triliun dari APBN pos anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam pembangunan itu, Pemprov DKI akan melakukan pembebasan lahan mulai tahun ini dengan anggaran sekitar Rp1,2 triliun.
Rencana pembuatan kedua waduk itu diputuskan seusai rapat koordinasi Kementerian PU, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, dan pejabat pemerintahan kedua provinsi di Katulampa pada Senin, 20 Januari 2014 yang lalu.
Sementara itu, Kades Cipayung Datar, Cacu Budiawan mengatakan bahwa NJOP tanah di Desa Cipayung berkisar Rp105 ribu permeter, sedangkan sebelumnya hanya Rp80 ribu permeter. Terkait kemauan warga mematok harga Rp15 Juta, Cacu menilai itu hanya sebuah harapan.
“Itu baru keinginan bukan dipatok dari warga kami. Untuk sekarang belum diketahui berapa harga aslinya, karena warga kami juga belum memberikan kisaran harga tanah aslinya. Tapi sudah ada yang ingin menjual tanahnya seharga Rp600 ribu per meter,” tegasnya.
Cacu menambahkan, pemkab belum menetapkan harga tanah. Itulah yang membuat harga tanah di desanya masih naik turun. “Memang untuk harga tanah relatif tidak ada yang sama, tapi sesuai kebutuhan pemilik tanahnya. Yang pasti masyarakat kami bukan mematok, melainkan berharap dan berkeinginan kalau harga tanah bisa sama seperti harga terendah wilayah di Jakarta,” tambahnya. (rp4/c)
BACA JUGA: Banjir, Layanan Telekomunikasi Jabodetabek Aman
BACA JUGA: 20 Unit KRL dari Jepang Sudah Datang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hujan Seharian, PLN Padamkan 95 Gardu Listrik
Redaktur : Tim Redaksi