jpnn.com - JAKARTA - Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD kian memanas. Ahok -sapaan Basuki- dan para wakil rakyat di DPRD DKI pun saling ancam.
DPRD kini menggulirkan hak angket ke Ahok terkait APBD DKI yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Sedangkan Ahok meladeninya dengan membuka usulan anggaran siluman di APBD yang realisasinya fiktif.
BACA JUGA: Blusukan ke Pasar, Jokowi tak Lupa Belanja Ini
Pendahulu Ahok di kursi Gubernur DKI, Joko Widodo pun merasa perlu angkat bicara. Jokowi -sapaan Joko Widodo- yang kini menjadi Presiden RI menyebut masalah antara Ahok dengan DPRD sebenarnya muncul karena persoalan komunikasi saja.
"Ini masalah komunikasi politik saja. Asal sebetulnya dua-duanya mau bertemu, berkomunikasi, carikan solusi, carikan jalan keluar, pasti ada," ujar Jokowi saat blusukan di kompleks Pasar Burung Pramuka, Jakarta, Sabtu, (28/2).
BACA JUGA: Ditanya Suka Akik, Jokowi: Gimana ada Nggak?
Meski demikian, presiden sependapat dengan Ahok soal penerapan program e-budgeting untuk menekan penyelewengan APBD. Sebab, dengan e-budgeting maka anggaran siluman yang kini diperdebatkan Ahok dengan DPRD DKI bisa dicegah.
Jokowi menambahkan bahwa dirinya masih menjadi Gubernur DKI sudah menggagas penerapan e-budgeting. Hanya saja, kalau itu e-budgeting belum bisa dieralisasikan.
"Program e-budgeting ini memang sudah dua tahun yang lalu kita gagas. Dan memang belum siap-siap. E-budgeting-nya sudah digarap sistemnya dengan baik tetapi ya masih ada masalah. Saya kira memang sesuatu yang baru pasti biasa ada pro dan kontra," sambung presiden.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Hatta: Kita Solid Tidak Pecah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Berharap Menteri Yuddy Berubah Sikap
Redaktur : Tim Redaksi