jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama panen kecaman lantaran menuding Sandiaga Uno sebagai pengemplang pajak, hanya karena bakal calon rivalnya itu ikut program tax amnesty. Pernyataan pria yang akrab disapa Ahok tersebut dinilai sembrono serta berpotensi menggangu program tax amnesty.
Ekonom Drajad Wibowo mengatakan, pernyataan Ahok akan memberi stigma negatif kepada peserta tax amnesty. Masyarakat dikhawatirkan menganggap semua yang ikut tax amnesty sebagai orang yang menghindar dari kewajiban membayar pajak.
BACA JUGA: FBR dan PP Sempat Bentrok Juga di Pasar Rumput
"Apakah perusahaan milik keluarga Pak Jokowi juga mengemplang pajak karena ikut tax amnesty? Ini miskonsepsi yang sangat merugikan," tegas Dradjad, dalam siaran pers, Senin (3/10).
Menurut dia, tax amnesty memang memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang belum membayar pajak untuk menunaikan kewajibannya. Namun di sisi lain, negara juga mengakui bahwa sistem perpajakan yang ada belum efektif dan efisien.
BACA JUGA: Indosat Ooredoo Meminta Maaf
Karena itu, lanjut Drajad, tax amnesty adalah kesempatan bagi negara dan pembayar pajak untuk bersama-sama memperbaiki sistem perpajakan. Dengan pernyataan itu, calon peserta tax amnesty bisa mundur dan mengurungkan niatnya lantaran tak ingin dicap sebagai pengemplang pajak.
"Kenapa komentar Pak Ahok merugikan? Karena beliau punya pendukung, termasuk di kalangan menengah. Masih banyak di antara mereka yang belum mau ikut TA," jelas politikus PAN itu.
BACA JUGA: JPO Pasar Minggu Roboh, Polisi Mulai Bidik Kontraktor
Drajat pun mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat berharap pada keberhasilan program ini. Pasalnya, pendapatan negara yang bakal terpukul jika tax amnesty gagal.
"Program TA dan kebijakan perpajakan terlalu penting untuk dijadikan peluru dalam Pilgub, meskipun hanya guyonan sekali pun," ujar Drajad.
Hal senada disampaikan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik. Dia bahkan menganggap Ahok telah melawan pemerintah dengan pernyataan tersebut.
Taufik meminta pemerintah bertindak dan menegur Ahok. Mengingat pemerintah lewat berbagai stakeholder terkait sudah susah payah mengupayakan dan menyosialisasikan program ini.
"Statement Ahok menyebut Sandiaga ikut tax amnesty membuktikan dia pengemplang pajak, itu sebenarnya adalah penghinaan. Bukan kepada Sandiaga, melainkan terhadap pemerintah, terhadap programnya Jokowi," kata Taufik kepada Rakyat Merdeka, semalam.
Bahkan kecaman datang juga dari kubu pendukung Ahok sendiri. Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengingatkan jagoan partainya di Pilkada DKI 2017 itu untuk hati-hati bicara.
Menurut anggota Komisi XI DPR yang juga mitra pemerintah dalam pembahasan UU Tax Amnesty ini, yang bisa menentukan pengemplang atau tidaknya hanya Direktorat Jenderal Pajak.
"Ahok jangan asal mengadili. Apalagi dia tidak pada posisi tersebut. Fokus pada pilkada, stick on program, gagasan, kinerja. Di luar itu, jangan (bicara)," wanti-wanti Eva.
Dia pun meminta Ahok untuk ikut tax amnesty. "Supaya clear and clean daripada jadi olok-olokan publik," tandasnya. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mau Lihat Kreasi Ibu-Ibu Bhayangkari, Datang ke Acara Ini
Redaktur : Tim Redaksi