SEJUMLAH kalangan mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melawan hak angket DPRD DKI Jakarta. Salah satu dukungan mengalir dari Dewan Presidium Jakarta Budget Watch (JBW) DR. T.S Yanche.
JBW melayangkan surat kepada Gubernur Ahok. Isinya meminta Ahok agar tidak gentar menghadapi DPRD DKI Jakarta. "JBW siap mendukung Ahok, baik secara moril maupun material untuk menghadapi dewan," ujar Yanche kepada INDOPOS (Grup JPNN.com), Kamis (26/2).
Yanche mengatakan, ketika mantan Gubernur Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur, masih ada kesan takut kepada dewan. Hal itu tidak boleh terulang di masa Gubernur Ahok.
BACA JUGA: KPK Persilakan Ahok Laporkan Pengadaan UPS Rp 5,8 Miliar
"Kami berharap Ahok berani mengambil risiko, apalagi hak angket ini kami yakini tidak akan bisa melengserkan Ahok sebagai gubernur," tegas dia.
Bahkan JBW mengapresiasi langkah Ahok yang akan melaporkan dana siluman Rp 12,1 triliun yang dibuat oleh DPRD dalam APBD DKI 2015 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan kepolisian.
BACA JUGA: Jadi Trending Topic, Ahok Dicap Kafir yang...
"Apa yang dilakukan Ahok sudah tepat, para anggota dewan yang mementingkan dirinya sendiri dan pokir memang harus diberi pelajaran. Karena sebenarnya mereka mengusung hak angket itu bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya kepentingan diri sendiri," sergah Yanche.
Sementara itu, menyikapi dilaksanakannya hak angket membuat geram Gubernur Ahok.
BACA JUGA: Dua Dokter RS Siloam Digarap Polda
"Nanti kita lihat. Kan dia punya hak angket menyelidiki kesalahan saya, saya sebagai orang biasa nggak punya hak angket seperti dia. Tapi aparat punya hak angket juga toh. Kabareskrim, Jaksa Agung punya hak angket nggak untuk menyelidiki kegilaan DPRD" Punya kan" Saya boleh nggak minta tolong Jaksa Agung, polisi dan KPK menyelidiki permainan APBD-nya DPRD boleh dong?," tegas dia.
Seperti diketahui, Ahok menemukan dana siluman tersebut sebesar Rp 12,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 4,8 miliar dituliskan dalam APBD, berdalih untuk membeli UPS komputer, yaitu tenaga listrik cadangan untuk komputer.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, banyak pokir usulan dewan yang tak lazim. Misalnya pengadaan dispenser sampai ratusan miliar.
"Buat apa coba dispenser. Aneh-aneh," kata dia.
Akibat kondisi tersebut, pembangunan sekolah, puskesmas, dan lainnya tidak akan pernah selesai dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Ini mengganggu program yang sudah dirancang," sesal Saefullah.
Untuk mengantisipasi praktik curang anggota dewan, Pemprov DKI membuat sistem ebudgeting. Semua kegiatan dan usulan anggota dewan sama sekali tak masuk dalam e-budgeting.
"Mereka berikan bentuk excel, tapi e-budgeting tetap terjaga dan tidak berubah," pungkas Saefullah.
Namun, ujar dia, karena tidak masuk e-budgeting Dewan mempermasalahkannya dan menggunakan hak angket.(wok/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini yang Bikin Ibu Si Tukang Begal Menangis Histeris
Redaktur : Tim Redaksi