jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah kalangan menantang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuktikan ucapannya mengunci anggaran hibah 2014 Rp 5 triliun.
Namun, Ahok juga diminta melakukan audit pada anggaran hibah tahun 2012 dan 2013 karena diduga juga bermasalah.
BACA JUGA: Hujan Deras, Kemandoran Ikut Kebanjiran
“Kalau memang ingin serius, Pak Ahok tidak hanya mengunci dana hibah 2014 namun juga menelisik dana hibah 2012 dan 2013 yang banyak penyimpangannya,” ujar Victor Irianto Napitupulu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (28/1).
Victor mengatakan, Ahok sendiri mengatakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah menemukan adanya penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah di APBD DKI 2012. Saat itu, BPKP merilis ada anggaran sebesar Rp 8,32 miliar untuk bantuan sosial dan hibah dengan 191 penerima baru.
BACA JUGA: Kali Cipinang Meluap, Jalan - Tiga RW Terendam Semeter
Padahal, dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima itu tidak ada. Dalam pokir juga bermasalah, manakala tidak jelas penggunaannya. “Kalau sudah ada laporan dari BPK seharusnya Ahok menindaklanjuti dong. Jangan membiarkan saja,” katanya.
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta membantah kenaikan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di APBD 2014 berasal dari pihak legislatif. Politisi Kebon Sirih mencium anggaran itu keperluan pencitraan Joko Widodo (Jokowi) untuk kepentingan Pemilu presiden.
BACA JUGA: Kemacetan Mengular di Tol Dalam Kota
“Hampir 95 persen itu usulan gubernur. Perlu (pengawasan) jangan sampai dipakai untuk pencitraan, kan ada yang mau nyaleg dan nyapres,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana.
Seperti diketahui, dana hibah dan bansos dalam APBD DKI Jakarta melonjak signifikan sebesar Rp 1,3 triliun. Tahun 2013, anggaran pos tersebut tercatat Rp 3,7 triliun dan tahun ini menjadi Rp 5 triliun.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, pengawasan hibah dan bansos di APBD ada kejanggalan. Melalui e-budgeting anggaran yang diajukan eksekutif, ternyata diawasi eksekutif pula.
“Pengawasan reguler saja yang sesuai prosedur, yaitu BPK auditor resmi. Kalau mereka (eksekutif) yang mengusulkan, masa mereka juga yang ngawasin,” ujar pria yang akrab disapa Sani tersebut.
Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama menuding angka tersebut datang dari legislatif sebagai biaya di 2014 yang merupakan tahun politik. Sejumlah DPRD kembali mencalonkan diri untuk periode 2014 - 2015.
“Biasanya ini anggaran dari orang DPRD, hibah ini sama sekali kita enggak pernah tahu. Makanya kita minta ICW untuk awasi ke mana saja larinya hibah, juga masyarakat,” ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Selain hibah dan bansos yang naik tajam, Ahok mencium ada item belanja titipan di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Seperti pembelian meja, alat tulis, filling cabinet dan lainnya yang melonjak tajam serta tidak diperlukan. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dokumen Warga Korban Banjir Akan Diurus Badan Arsip
Redaktur : Tim Redaksi