jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengklaim akan serius membuat sistem anggaran di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta menjadi kian terbuka.
Ahok akan melawan siapapun oknum baik DPRD maupun jajaran pemda yang mencoba untuk mematahkan niatnya itu.
BACA JUGA: Hadiri Acara ICW, Ahok Jadi Rebutan Warga
"Kita perkuat sistem dan kita buat unit pengendalian gratifikasi, tolong cek gaya hidup pegawai pemda DKI Jakarta. Semua data keuangan dibuka. Tahun 2015 kalau pembahasan anggaran dengan DPRD tidak mau diupload ke Youtube kita ajak ribut saja," kata Ahok saat memberi sambutan di acara Peringatan Hari Korupsi Internasional di Museum nasional, Jakarta, Minggu (14/12).
Ahok berharap masyarakat pro aktif ikut mengawasi jalannya keterbukaan pemda. Jika ada yang menyeleweng masyarakat tak usah sungkan untuk melapor sehingga tujuan Jakarta tidak ada rahasia lagi bisa terwujud.
BACA JUGA: Jika Tak Mampu Bayar, Penghuni Flat Dipindah ke Panti Sosial
Demikian halnya, kata Ahok, terkait rapat-rapat pemda DKI harus diupload di Youtube. Jadi ketika satu developer mendapat izin membangun apartemen dan developer lain tidak, bisa terlihat tranparan izin dan prosesnya.
Ahok pun berjanji akan melibatkan KPK dan PPATK agar pejabat di DKI tidak boleh tarik uang lebih dari Rp 25 juta. Uang yang beredar di pemerintahan Jakarta bisa ditelusuri dan transparan. (rmo/jpnn)
BACA JUGA: Ahok Heran, PLN Izinkan Listrik Masuk Pemukiman Liar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buka Pintu Air Manggarai Sepanjang Tahun
Redaktur : Tim Redaksi