JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengaku kapok mengkritik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait program e-KTP. Pasalnya, kritiknya tersebut tidak ditanggapi dengan baik.
"Kalau memang saya nggak bisa mengkritik atasan, tidak tahu aturan, ya sudah," kata wagub yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/5).
Menurut Ahok, apa yang disampaikannya mengenai e-KTP adalah hal yang wajar. Faktanya, memang ada yang aneh dalam pengadaan kartu identitas elektronik itu.
Ia mencontohkan, saat ini di Jakarta masih ada warga yang belum mendapatkan kartu e-KTP. Padahal, mereka sudah melakukan perekaman lebih dari satu tahun lalu.
"Karena pengertian kita namanya elektronik KTP, harusnya saya datang kemanapun seluruh Indonesia, langsung bikin langsung jadi dong, langsung cetak. Itu kan baru namanya elektronik KTP. Kalau mesti tunggu lama-lama kan justru jadi pertanyaan kita kan?" paparnya.
Ahok juga mempertanyakan kewajiban pemerintah daerah untuk membeli alat pembaca data e-KTP alias card reader. Menurutnya, ketentuan ini membuka pintu bagi praktek monopoli.
"Terus nanti semua daerah akan menganggarkan untuk membeli blankonya. Ini apa tidak jadi monopoli ini?," imbuh Ahok.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mau berpolemik dengan pihak Kemendagri. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai program e-KTP.
"Tapi jangan diperuncing lagi, saya sudah nggak berani banyak ngomong lagi lah. Saya kalau ditanya lagi, suruh KPK aja periksa supaya jelas, itu saja sih," pungkasnya. (dil/jpnn)
"Kalau memang saya nggak bisa mengkritik atasan, tidak tahu aturan, ya sudah," kata wagub yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/5).
Menurut Ahok, apa yang disampaikannya mengenai e-KTP adalah hal yang wajar. Faktanya, memang ada yang aneh dalam pengadaan kartu identitas elektronik itu.
Ia mencontohkan, saat ini di Jakarta masih ada warga yang belum mendapatkan kartu e-KTP. Padahal, mereka sudah melakukan perekaman lebih dari satu tahun lalu.
"Karena pengertian kita namanya elektronik KTP, harusnya saya datang kemanapun seluruh Indonesia, langsung bikin langsung jadi dong, langsung cetak. Itu kan baru namanya elektronik KTP. Kalau mesti tunggu lama-lama kan justru jadi pertanyaan kita kan?" paparnya.
Ahok juga mempertanyakan kewajiban pemerintah daerah untuk membeli alat pembaca data e-KTP alias card reader. Menurutnya, ketentuan ini membuka pintu bagi praktek monopoli.
"Terus nanti semua daerah akan menganggarkan untuk membeli blankonya. Ini apa tidak jadi monopoli ini?," imbuh Ahok.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mau berpolemik dengan pihak Kemendagri. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai program e-KTP.
"Tapi jangan diperuncing lagi, saya sudah nggak berani banyak ngomong lagi lah. Saya kalau ditanya lagi, suruh KPK aja periksa supaya jelas, itu saja sih," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ancaman Banjir Mengintai Warga Bekasi
Redaktur : Tim Redaksi