jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah membaca hasil rekomendasi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengenai permasalahan yang timbul akibat penggusuran warga Kalijodo beberapa waktu lalu.
Kajian itu antara lain menyebutkan bahwa dari 6.027 kepala keluarga yang terkena penggurusan, hanya 200 yang tertampung di Rumah Susun Marunda. Itupun dari jumlah tersebut ada 14 kepala keluarga yang terpaksa keluar dari rusun karena tidak sanggup membayar retribusi Rp 300 ribu/bulan.
BACA JUGA: Bruakkk... Pintu Pesawat Mendarat di Rumah Warga Jagakarsa
Meski telah membaca, Ahok menegaskan tidak akan menggubris rekomendasi Komnas HAM tersebut. Dia merasa rekomendasi tersebut tak jelas. Misalnya, terkait total penduduk yang tergusur, menurut Ahok bisa saja yang disebut merupakan masyarakat pekerja yang sebelumnya mengontrak di kawasan tersebut dan tidak memiliki KTP DKI. Karena itu tidak mungkin ditawari untuk menempati rumah susun yang telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi Komnas HAM gini saja lah, enggak usah cari-cari ribut sama saya lagi. Orang yang susah-susah, anak kecil kerja, loe enggak pernah ngomong di Angke. Kerang ijo yang udah ada racun, logam, loe enggak pernah ngomong," ujar Ahok, Jumat (27/8).
BACA JUGA: Gerindra: Nusron Digaji buat Urus TKI, Bukan Pilkada DKI
Demikian juga terkait informasi Komnas HAM yang menyebut ada 14 KK terpaksa keluar dari Rusun Marunda. Mantan Bupati Belitung Timur ini merasa sangat tidak masuk akal. Pasalnya, biaya Rp 300 ribu/bulan, jauh lebih murah dibanding biaya sewa rumah di bantaran sungai yang disebut bahkan mencapai Rp 450 ribu/bulan.
"Jadi 14 orang itu siapa? Makanya saya bilang, Komnas HAM jangan asal ngomong. Panggil 14 orang (KK) itu siapa. Kalau kamu enggak kuat bayar rusun-pun, kamu enggak kerja sama sekali, saya masukin ke panti," ujar Ahok.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Ahok: Kasih Tahu Gua, Negara Mana yang Gusur Warga Ngasih Kulkas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jenderal yang Tewas di Kemenkumham itu..
Redaktur : Tim Redaksi