Ahok Mau Bikin Peternakan Lele di Tengah Kota, Nih Caranya...

Rabu, 07 Desember 2016 – 15:01 WIB
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana mengambil alih sejumlah lahan sengketa di ibu kota negara. Ahok -sapaan akrabnya- akan memanfaatkan lahan sengketa untuk membina pedagang kali lima (PKL) dan budi daya lele.

Salah satu lokasi yang diincar Ahok adalah lahan yang disengketakan Pemprov DKI dan Lippo Group di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Lokasinya di antara Hotel Sari Pan Pacific dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

BACA JUGA: KPU Tetapkan DPT Pilkada Muba 464.909 Pemilih

Menurut Ahok, lahan itu kini terbengkalai karena dalam proses sengketa. Namun, ketimbang lahan itu terus terbengkalai, pemerintah bisa menjadikannya sebagai lokasi budi daya lele.

"Siapa yang sanggup beli tanah di Jakarta untuk piara lele? Ada enggak yang gila? Enggak ada kan. Tapi kalau kita (pemerintah) bisa," ujarnya di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

BACA JUGA: Lagi, Menteri Asman Serukan PNS Jaga Netralitas

Gubernur DKI yang sedang nonaktif itu menambahkan,  ide serupa juga bisa diterapkan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Di kawasan pusat bisnis Jakarta itu, katanya, ada lahan sengketa yang luasnya puluhan hektare.

Jika sengketa ditunggu hingga selesai, sambung eks Bupati Belitung Timur itu, diperlukan waktu puluhan tahun supaya lahan bisa dimanfaatkan.
Sambil menunggu, katanya, pemerintah bisa mengambil alih supaya bermanfaat untuk umum terlebih dahulu. "Tanam cabe juga bisa di Kuningan," celetuknya.

BACA JUGA: Diserang Lawan Politik, Begini Respons Ahmad Dhani

Lantas bagaimana cara Pemprov DKI mengambil alih lahan sengketa? Ahok mengatakan, gubernur DKI bisa menerbitkan surat keputusan (SK).

Selanjutnya mekanismenya sama seperti yang telah diterapkan Pemprov DKI untuk program pembudidayaan ikan kerapu oleh warga Kepulauan Seribu. Yakni dengan membentuk koperasi.

Lewat koperasi, pemda bisa menyalurkan modal usaha untuk warga yang hendak menggunakan lahan. Setelah mendapat keuntungan, koperasi hanya bisa menarik 20 persen keuntungan. Sementara 80 persen sisanya menjadi hak warga.

"Jadi yang mau kerja, kami sediakan modal kerja semua, sampai biaya panen, biaya peternakan, biaya perikanan," tutup Ahok.(uya/JPG)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Diminta Batalkan Pencalonan Agus-Sylvi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler