JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama merasa geram dengan penolakan warga Waduk Pluit, Jakarta Utara untuk direlokasi. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan rumah susun untuk menampung para penduduk yang menempati area yang terlarang untuk hunian itu.
"Kasih rusun, nggak mau. Maunya rumah yang rata. Ya, kalau miskin tahu diri lah. Dikasih rumah, nggak mau," ujar Wagub DKI yang biasa Ahok itu saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/4).
Ahok juga kesal lantaran warga Waduk Pluit meminta Pemprov DKI untuk membayar ganti rugi atas tanah yang mereka tempati. Ahok dengan tegas menolak permintaan ini. Pasalnya, tanah di sekitar Waduk Pluit adalah milik negara dan warga mendudukinya secara ilegal.
Politisi Gerindra itu memahami bahwa warga terpaksa tinggal di Waduk Pluit karena kesulitan ekonomi. Namun, lanjutnya, kepentingan umum tetap harus didahulukan.
"Di Jakarta nggak pernah beres soal lahan, ini kalau didudukin terus minta ganti. Dudukin tanah negara (waduk) yang objek vital terus minta diganti," tandas Ahok dengan nada kesal. (dil/jpnn)
"Kasih rusun, nggak mau. Maunya rumah yang rata. Ya, kalau miskin tahu diri lah. Dikasih rumah, nggak mau," ujar Wagub DKI yang biasa Ahok itu saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/4).
Ahok juga kesal lantaran warga Waduk Pluit meminta Pemprov DKI untuk membayar ganti rugi atas tanah yang mereka tempati. Ahok dengan tegas menolak permintaan ini. Pasalnya, tanah di sekitar Waduk Pluit adalah milik negara dan warga mendudukinya secara ilegal.
Politisi Gerindra itu memahami bahwa warga terpaksa tinggal di Waduk Pluit karena kesulitan ekonomi. Namun, lanjutnya, kepentingan umum tetap harus didahulukan.
"Di Jakarta nggak pernah beres soal lahan, ini kalau didudukin terus minta ganti. Dudukin tanah negara (waduk) yang objek vital terus minta diganti," tandas Ahok dengan nada kesal. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tangsel Barometer Standar Pelayanan
Redaktur : Tim Redaksi