Perselisihan ini pun sudah sampai ke meja hijau. Pasalnya PT.PDI milik Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz telah menggugat PD Pasar Jaya untuk menyerahkan pengelolaan pasar Blok A kepada mereka.
Namun, data BPKP justru menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama PT PDI dan PD Pasar Jaya dalam pengelolaan Pasar Blok A Tanah Abang telah merugikan Pemprov DKI sebesar Rp179 miliar selama periode 2008 hingga 2011.
Saat dikonfirmasi soal ini, Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama alias Ahok mengaku belum tahu.
"Saya belum dengar," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/10).
Namun, ujar Ahok, apabila memang ada perselisihan seharusnya diadakan negosiasi ulang diantara kedua belah pihak. Menurutnya, dalam bisnis bila salah satu pihak merasa dirugikan oleh isi kontrak maka biasa dilakukan negosiasi ulang.
Ahok pun berjanji akan segera mempelajari masalah ini. Ia juga berjanji segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketa pengelolaan Pasar Blok A. Proses penyelesaian pun dijanjikan berlangsung transparan bagi publik.
"Kita akan bikin setransparan mungkin supaya semua orang bisa mengikuti apa yang bisa kami lakukan. Itu yang dimaui gubernur," ujar Ahok.
Sekedar diketahui sengketa antara PT PDI dengan PD Pasar Jaya bermula dari kontrak kerjasama untuk membangun dan mengoperasikan Pasar Tanah Abang Blok A. Namun, kontrak tersebut dinilai memberatkan PD Pasar Jaya.
Dalam klausul kontrak kerja sama tidak menunjukkan batas waktu yang jelas terkait penyerahan pengelolaan Blok A kepada PD Pasar Jaya. Maka PD Pasar Jaya berusaha untuk melakukan negosiasi ulang. Namun, hingga kini kedua belah pihak tidak pernah mencapai kesepakatan. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Perintahkan Benahi Rumah Susun Marunda
Redaktur : Tim Redaksi