Ahok Nilai Kaltim Layak jadi Lokasi Ibu Kota Negara, Begini Ulasannya

Senin, 15 Juli 2019 – 12:04 WIB
Ahok saat berkunjung ke Samarinda (13/7). Foto: Kaltim Post

jpnn.com, SAMARINDA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai, Kaltim lebih layak menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara, dibanding provinsi lainnya di wilayah Kalimantan.

Ahok mengatakan hal tersebut saat bertandang bertandang ke Samarinda, akhir pekan lalu untuk menghadiri sebuah dialog kedaerahan. Dimintai tanggapannya soal pemindahan ibu kota, dia sangat mendukung. Dia menilai, ibu kota negara sudah selayaknya dipindah dari Jakarta.

BACA JUGA: 80%, Istana Negara dan Gedung DPR RI di Gunung Mas

Mantan gubernur Jakarta itu menyebut, Kaltim lebih layak menjadi ibu kota Indonesia. Alasannya?

“Tidak mungkin membangun ibu kota tanpa ekonomi yang memadai. Contohnya membangun mal dan apartemen, siapa yang belanja kalau rakyat tidak punya uang. Jadi kalau ekonominya kuat, daya belinya juga akan meningkat,” ujarnya.

BACA JUGA: Gubernur: Kalau Ibu Kota Tidak di Kalteng, Lebih Baik Tetap di Jakarta

Di Kaltim, ujar dia, sudah memiliki dua bandara berkelas internasional. Yakni, Bandara APT Pranoto di Samarinda dan Bandara Sepinggan Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan.

Di Kota Minyak juga telah memiliki Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau. “Ini unggulnya ketimbang Kalteng,” beber pria yang banyak mengenalnya dengan nama Ahok itu.

BACA JUGA: Grace Natalie Belum Waktunya, Ahok Tunggu Reshuffle Kabinet

BACA JUGA: 80%, Istana Negara dan Gedung DPR RI di Gunung Mas

Selain itu, tambah dia, sektor pariwisata di provinsi ini cukup menjanjikan, tinggal dipoles atau mendapat perhatian dari pemerintah daerah (pemda). Salah satu yang sudah dilihatnya adalah kawasan wisata budaya di Kelurahan Budaya Pampang, Samarinda Utara.

“Melihat Pampang, saya jadi teringat salah satu kawasan di Selandia Baru. Di sana juga masih mempertahankan suku asli di tengah zaman yang semakin modern,” bebernya.

BTP menuturkan, setelah melihat lokasi wisata Pampang, dia mengusulkan kenapa pemda tidak menempatkan warga suku Dayak ke kawasan hutan lindung?

“Hutan lindung tempatnya bagus dan dilarang mendirikan bangunan. Jadi, warga suku Dayak akan lebih lestari di sana kemudian dijadikan salah satu taman nasional. Ini tentu akan menjadi lokasi wisata budaya yang lebih menarik. Turis asing akan berdatangan,” bebernya.

Ahok menilai menempatkan warga suku Dayak ke taman hutan nasional lebih baik, ketimbang hutan tersebut dirambah tambang. Atau dijadikan perkebunan. Di Kaltim ada Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Samboja, Kutai Kartanegara.

Dia mencontohkan suku Aborigin di Australia yang berhasil memenangkan tanah adat mereka di pengadilan. “Sekarang tanah itu menjadi taman nasional. Siapa pun masuk ke sana membayar uang masuk. Sehingga menjadi penghasilan bagi warga setempat,” bebernya.

Menurut dia, selain hutan lindung, tanah adat bisa dijadikan taman hutan nasional. “Ini perlu perhatian dari pemerintah daerah. Kalau terealisasi, ke depannya menjadi daya tarik sebagai ibu kota negara,” jelasnya.

BACA JUGA: Honorer K2 Siapkan Wadah Baru, yang Lama Dianggap Gagal

Sementara itu, anggota DPRD Kaltim Syafruddin setuju dengan gagasan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Apa yang disampaikan BTP dianggapnya masukan yang sangat bernilai.

“Tinggal pemerintah mau atau tidak? Kalau dicermati dari visi dan misi dan Pak Gubernur Kaltim (Isran Noor) yang ingin Kaltim berdaulat. Saya rasa bisa diwujudkan. Kan mau berdaulat di semua sektor, nah berdaulat dalam sektor pendapatan. Sudah terlalu lama Kaltim bergelut di sektor bagi hasil,” jelas dia. (*/dq/rom/k8)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Terbukti Bisa Angkat Guru Bantu jadi PNS, Ahok Layak jadi MenPAN-RB


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler